SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut data kependudukan penting sebagai salah satu komponen dalam menyejahterakan masyarakat.
Herman mengungkap, pemerintah memerlukan data yang baik supaya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.
Dengan begitu program atau kebijakan yang diambil dapat membuahkan hasil yang terbaik pula bagi masyarakat.
Dengan kata lain, target- target pembangunan, khususnya dalam memperbaiki angka-angka indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Demikian dikatakan Sekda Jabar Herman Suryatman pada Rapat Koordinasi Satu Data Jabar Tahun 2024 di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: Harsiarda 2023, Gubernur Ridwan Kamil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar untuk Adaptif
"Good data, good decision, good result. Data yang baik, pengambilan keputusan pemerintahan baik dan insyaallah, hasilnya juga baik," tutur Herman.
Apalagi saat ini, sambungnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), maka ia pun menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.
Jabar juga terus bertransformasi menjadi digital province, maka IKD harus menjadi akselerator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar yang kini jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.
Diharapkan melalui IKD akan mempermudah urusan warga untuk mengakses berbagai layanan publik.
"Insyaallah, Jawa Barat terdepan dalam mengeksekusi kebijakan identitas kependudukan digital," ucap Herman.
Baca Juga: Bupati Ciamis Ajak Masyarakat Amalkan Nilai-nilai Luhur Pancasila
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung data kependudukan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai pengambilan kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya senang dengan Pak Sekda yang luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa memelopori untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka pengambilan keputusan di pemerintahan," ujar Teguh.
Berita Terkait
-
Indonesia Gandeng Eks PM Inggris Tony Blair Buat Proyek Pengganti e-KTP
-
Siap-siap! Program Pengganti e-KTP Dimulai Akhir Februari 2024
-
Ini Perbedaan IKD dan Digital ID yang Diatur dalam UU ITE Terbaru
-
Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai
-
Manfaat IKD Pengganti e-KTP, Tak Perlu Lagi Fotokopi-Selfie
Terpopuler
- Vanessa Nabila Bantah Jadi Simpanan Cagub Ahmad Luthfi, tapi Dipinjami Mobil Mewah, Warganet: Sebodoh Itu Kah Rakyat?
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Adu Pendidikan Zeda Salim dan Irish Bella, Siap Gantikan Irish Jadi Istri Ammar Zoni?
Pilihan
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Jelajah Gizi 2024: Telusur Pangan Lokal Hingga Ikan Lemuru Banyuwangi Setara Salmon Cegah Anemia dan Stunting
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
-
Sah! BYD Kini Jadi Mobil Listrik Paling Laku di Indonesia, Kalahkan Wuling
Terkini
-
Local Media Community 2024 Roadshow Class Tasikmalaya: Media Lokal Perlu Diversifikasi Sumber Pendapatan
-
4 Santri Tewas Tertimbun Tanah Longsor di Sukabumi, BPBD Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Tersedia 100 Ribu Hadiah Termasuk BMW 520i M Sport di BRImo FSTVL, Ini Cara Memenangkannya!
-
Lewat Tanya Sabrina, Kamu Bisa Cari Rekomendasi Merchant Hiburan saat Weekend
-
Pj Gubernur Jabar: 29 Orang Jadi Korban Kecelakaan Tol Cipularang