- Majelis Hakim PN Cibinong menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta bagi terdakwa Julia pada 21 Mei 2026.
- Terdakwa tidak mengenakan rompi tahanan maupun kendaraan operasional karena berstatus sebagai tahanan kota selama proses persidangan berlangsung di pengadilan.
- Putusan ringan tersebut menuai kritik dari masyarakat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.
SuaraJabar.id - Pemandangan tak biasa terlihat dalam persidangan kasus dugaan pelanggaran kepabeanan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (21/5/2026).
Terdakwa Julia binti Djohar Tobing menjadi sorotan publik lantaran hadir di persidangan tanpa mengenakan rompi tahanan sebagaimana terdakwa kasus pidana pada umumnya.
Tak hanya itu, kehadiran terdakwa yang diketahui datang menggunakan kendaraan pribadi ke gedung pengadilan juga memicu pertanyaan mengenai perlakuan khusus atau hak istimewa dalam proses hukum tersebut.
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan tersebut, Majelis Hakim PN Cibinong menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta kepada Julia.
Putusan ini tergolong jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hakim menghukum terdakwa dengan dua tahun penjara.
Humas Pengadilan Negeri Cibinong, Ahmad Taufik, menjelaskan bahwa denda tersebut wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah.
"Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan denda belum dibayarkan, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika tetap tidak terbayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari," jelas Ahmad Taufik kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Menanggapi sorotan publik mengenai penampilan terdakwa yang tidak mengenakan atribut tahanan dan membawa mobil pribadi, hal ini berkaitan dengan status hukum Julia yang hingga kini belum mendekam di balik jeruji besi.
Ahmad Taufik mengonfirmasi bahwa selama proses persidangan, Julia Djohar Tobing menyandang status sebagai tahanan kota. Inilah yang menyebabkan ia secara prosedur tidak menggunakan rompi tahanan kejaksaan dan diperbolehkan bermobilitas sendiri menuju pengadilan.
Baca Juga: Sering Dikeluhkan Warga di Medsos, Dinkes Bogor Ancam Beri Sanksi Puskesmas Cisarua
"Hingga saat ini, status penahanan Julia Djohar Tobing masih berstatus sebagai tahanan kota. Mengenai perubahan status setelah vonis ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor putusan," tambahnya.
Menuai Kritik dan Protes
Putusan majelis hakim ini langsung menuai reaksi dan kritik dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Pian Andreo, Ketua Forum Mahasiswa Indonesia. Ia mengaku kecewa berat mengingat hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum.
"Kami kecewa karena terdakwa hanya divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta, padahal Jaksa menuntut hukuman dua tahun penjara. Putusan ini kami nilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat luas," ujar Pian Andreo.
Ketidakpuasan ini mendorong pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas putusan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Selain besaran hukuman, Pian juga menyoroti sejumlah hal yang dinilai janggal selama proses persidangan berlangsung. Ia menyebutkan, terdakwa tidak pernah menggunakan rompi tahanan sebagaimana lazimnya terdakwa dalam perkara lain.
Selain itu, Julia juga terlihat datang dan pulang menggunakan kendaraan pribadi, bukan dibawa dengan kendaraan operasional tahanan milik Kejaksaan.
"Hal-hal seperti ini tentu menimbulkan persepsi di masyarakat adanya perlakuan berbeda dalam proses hukum. Padahal di mata hukum, setiap orang kedudukannya adalah sama," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terkait rencana pengajuan upaya hukum banding maupun jadwal pelaksanaan eksekusi putusan pidana terhadap Julia binti Djohar Tobing.
Pelaksanaan hukum selanjutnya akan bergantung pada sikap hukum yang diambil oleh jaksa maupun terdakwa dalam masa tujuh hari hak pikir-pikir tersebut.
Berita Terkait
-
Sering Dikeluhkan Warga di Medsos, Dinkes Bogor Ancam Beri Sanksi Puskesmas Cisarua
-
Gubernur Jabar Hati-hati Garap Proyek Jalur Khusus Tambang di Kabupaten Bogor
-
Sebelum Bangun Jalan Khusus, Dedi Mulyadi Evaluasi Total Nasib Tambang di Bogor
-
'Satu Foto Sejuta Cerita' Dedie A. Rachim Terpukau oleh Karya Jurnalistik di APFI 2026
-
Dedi Mulyadi Targetkan Jalur Puncak II Bisa Digunakan Masyarakat Tahun 2027
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Waduk Jatigede Surut, Warga Sumedang Manfaatkan Lahan untuk Bertani
-
Tujuh ABK Indonesia Terlantar di Perairan Fiji, Gaji Berbulan-bulan Tak Dibayar
-
Langgar Kesepakatan, Lima Bangunan Liar di Jalur Subang-Bandung Disegel
-
Tanpa Sertifikasi, Ali Tatto Sulam Sebut Pesolek Talenta Lokal Susah Tembus Pasar Global
-
Dari Alun-alun Tegar Beriman Hingga CFD, Ini Sederet Panggung Baru Seniman Bogor