SuaraJabar.id - Buku terbaru berjudul "Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi" telah menghebohkan dunia akademik dan politik Indonesia.
Buku ini mengungkap fakta mengejutkan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia, khususnya pasca Pilpres 2024.
Melalui analisis mendalam terhadap data dan hasil penelitian, buku ini menyoroti berbagai indikator yang menunjukkan pergeseran Indonesia menuju sistem politik yang semakin otoriter.
Secara global, laporan dari lembaga-lembaga seperti Freedom House, V-Dem, EIU, dan International IDEA menunjukkan adanya gelombang otokratisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia.
Namun, di tengah tren global tersebut, skor demokrasi Indonesia versi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) justru menunjukkan anomali yang tidak sejalan dengan temuan lembaga-lembaga pengukur demokrasi internasional.
Buku tersebut berupaya menggali lebih dalam untuk memahami dinamika ini, khususnya bagaimana pemilu di Indonesia berkontribusi terhadap pergeseran menuju otokrasi elektoral.
Buku ini mengangkat isu penting mengenai tren kemunduran demokrasi, baik dalam konteks global maupun di Indonesia.
Pembahasan dimulai dengan gambaran tentang gelombang otokratisasi yang terjadi di berbagai negara, sebagaimana dilaporkan oleh Freedom House, V-Dem, dan lembaga lainnya.
Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi indikator utama untuk memahami dinamika demokrasi.
Baca Juga: Jalan-jalan atau Transaksi Bisnis Terjamin dengan BRI Multicurrency
Buku ini pun menyoroti perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi 1998 hingga 2024, menggambarkan bagaimana sistem demokrasi yang awalnya menjanjikan perlahan menunjukkan tanda-tanda regresi, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Juga mengidentifikasi gejala-gejala otokratisasi yang semakin terakselerasi, mulai dari politisasi birokrasi, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga lemahnya independensi penyelenggara pemilu.
Salah satu fokus utama adalah analisis terhadap Pilpres 2024, sejauh mana pemilu tersebut berlangsung bebas dan adil, serta bagaimana prosesnya mencerminkan penurunan kualitas demokrasi.
Hasil expert assessment Pilpres 2024 yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) memberikan gambaran yang kompleks dan mengkhawatirkan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia.
Dari tujuh variabel utama yang dievaluasi, lima di antaranya—kesetaraan kompetisi (3,04), proses kandidasi (3,63), penghitungan suara (4,36), otonomi dan kapasitas penyelenggara (4,48), serta kebebasan memilih (bebas dari kekerasan/intimidasi dan mobilisasi) (5,75)—mendapatkan penilaian negatif.
Hanya dua variabel, yaitu kebebasan sipil (5,75) dan hak memilih (6,19), yang menunjukkan skor yang relatif positif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok
-
5 Poin Penting di Balik Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor, Kini Dilimpahkan ke Polisi