Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Minggu, 22 Desember 2024 | 23:03 WIB
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan (Ist).

SuaraJabar.id - Kasus penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat terus menjadi sorotan semua pihak, kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan.

Politisi PKS ini menekankan pentingnya pelibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga kesehatan agar penyebaran HIV/AIDS bisa ditangani lebih serius lagi.

Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.710, yang menurun menjadi 8.886 kasus pada tahun 2024.

Penurunan ini juga terlihat pada penderita perempuan, dari 2.464 orang pada 2023 menjadi 2.121 orang pada 2024.

Baca Juga: Pakar Kesehatan: Jangan Remehkan Batuk dan Pilek!

Selain itu, kasus ibu hamil positif HIV/AIDS turun dari 560 kasus pada 2023 menjadi 275 kasus pada 2024.

Meski menunjukkan tren penurunan, Iwan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jawa Barat mengingatkan bahwa kasus HIV/AIDS tetap ditemukan setiap tahun.

Ia menegaskan perlunya penguatan upaya mitigasi agar penurunan ini dapat berlangsung secara konsisten.

“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS,” ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah deteksi dini melalui pengetesan pada kelompok populasi kunci, seperti ibu hamil dan individu yang berisiko tinggi.

Baca Juga: Raih Kesehatan Optimal dan Badan Bugar dengan Jus Re.juve, Promo Special BRI Menanti!

Deteksi dini memungkinkan penderita mendapatkan akses cepat ke layanan kesehatan yang tersedia.

Hingga saat ini, terdapat 384 fasilitas kesehatan di Jawa Barat, termasuk rumah sakit dan puskesmas, yang memberikan layanan pengobatan HIV/AIDS.

Selain itu, seluruh fasilitas ini menyediakan tes HIV secara gratis bagi masyarakat.

Pemerintah juga mendistribusikan obat antiretroviral (ARV) tanpa biaya melalui program nasional.

“Data dari tes digunakan untuk menentukan langkah penanganan dan pengobatan lebih lanjut, sehingga layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” kata Iwan.

Load More