Dedi Mulyadi Siap Bantu Penyelesaian Kendala PDSS di SMAN 7 Cirebon, Dukung Tambahan Honor Bagi Operator

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelesaian kendala dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di SMAN 7 Cirebon, Jabar, agar para siswa tetap dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran SNBP, dengan menambah tenaga operator PDSS dan mengupayakan solusi melalui komunikasi dengan kementerian terkait.

“Kita harus segera menyelesaikan kendala ini agar siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi tidak terhambat. Saya juga mendukung penambahan honor bagi petugas operator dan meminta jumlahnya ditambah menjadi lima orang,” ujar Dedi di SMAN 7 Cirebon pada Jumat (7/2/2025).

Ia memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar portal PDSS dapat diakses tanpa kendala, sehingga para siswa dan orang tua tidak mengalami kecemasan.

Baca Juga: Akses Gerbang Tol Karawang Timur Hancur, Dedi Mulyadi: Jasa Marga Harus Perbaiki...Warga Lewat Bayar Nggak Utang

“Saya akan telepon langsung Dirjen, yang penting bukan memperbanyak masalah, tetapi menyelesaikannya. Saya datang ke sini supaya permasalahan ini cepat selesai,” katanya dikutip ANTARA.

Ia mengungkapkan kalau SMAN 7 Cirebon bukan satu-satunya sekolah yang mengalami kendala dalam sistem PDSS. Sebelumnya, pihaknya telah meninjau kondisi serupa di SMAN 4 Karawang.

Dia menjamin akan mendatangi sekolah lain di Jabar, yang menghadapi permasalahan serupa.

“Saya belum tahu berapa banyak sekolah yang terdampak. Namun kalau jumlahnya banyak, pasti saya datangi semuanya agar cepat selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penyebab kendala PDSS, baik dari sisi sistem maupun faktor personil.

Baca Juga: Pelajar SMAN 4 Karawang Gagal Daftar SNBP, Dedi Mulyadi Kasih Solusi

Menurutnya, jika permasalahan disebabkan oleh keterbatasan jaringan atau kurangnya tenaga administrasi yang memenuhi kualifikasi, maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara.

“Kalau masalah ini akibat kelalaian atau kesengajaan, tentu ada sanksi sesuai ketentuan kepegawaian,” ucap dia.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, terdapat 150 siswa di SMAN 7 Cirebon berpotensi gagal mengikuti proses seleksi ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur SNBP akibat kendala teknis.

Staf Guru BK SMAN 7 Kota Cirebon Chondro Simanjuntak mengakui ada kesalahan dari pihak sekolah, sehingga para siswa berpotensi gagal mendaftar PTN pada jalur tersebut.

Dia menjelaskan pihak sekolah telah berusaha mencari solusi dengan mengirim surat resmi ke Komisi X DPR RI, serta berkomunikasi dengan kementerian terkait.

“Selain itu, kami bekerja sama dengan sekolah lain yang mengalami masalah serupa. Kami menjalin komunikasi serta koordinasi untuk mencari jalan keluar bersama,” katanya.