Angka Efisiensi Anggaran Daerah di Jawa Barat Belum Final, Ini Alasannya

SuaraJabar.id - Kepungan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, membuat angka efisiensi anggaran daerah di Jabar untuk dialihkan pada berbagai pos untuk kesejahteraan masyarakat, belum final dan masih dinamis.

Hal ini diindikasikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman yang mengatakan Pemprov Jawa Barat melakukan pergeseran anggaran dengan menyesuaikan visi-misi kepala daerah, serta situasi terkini di lapangan. Di mana sebelumnya angka efisiensi Pemprov Jabar menurut Gubernur Dedi Mulyadi adalah sebesar Rp5,4 triliun.

"Terutama dampak bencana Itu bisa langsung dieksekusi di pergeseran (tanpa menunggu APBD Perubahan). Penanganan yang ada direalokasi langsung dengan dipayungi Peraturan Gubernur sesuai Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri jadi tidak perlu menunggu perubahan. Jadi sampai saat ini angkanya dinamis," kata Herman selepas rapat realokasi anggaran di Bandung, Minggu (16/3/2025) malam.

Efisiensi anggaran sendiri, kata Herman, dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk akuntabel, dengan menyelaraskan keinginan untuk progresif dan tetap mitigatif.

Baca Juga: Hadiri Sertijab Kepala BPK, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar

"Kami coba selaraskan, tidak bisa juga progresif kemudian kita tidak hati-hati. Karenanya kami menyiapkan budget lebih untuk inspektorat demi melakukan pengawalan. Bahkan Pak Gubernur juga sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan BPKP sehingga hasil dari efisiensi yang kemudian direalokasi Itu nanti sebelum pencairan Itu akan direview dulu oleh auditor agar aman. Ya progresif tapi mitigatif," ujarnya dilansir ANTARA.

Dia menambahkan hasil dari berbagai pembahasan realokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan dicek bersama seluruh OPD Provinsi Jawa Barat, kata Herman, akan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah dan situasi terkini, yang kemudian akan disampaikan ke Dedi untuk dikonsultasikan sebelum ditetapkan.

"Intinya harus kualitatif. Dan penetapan InsyaAllah tanggal 19 Maret 2025, hari Rabu," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.

Ia mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Kukuhkan Ketua TP PKK Jabar dan Lantik Pengurus, Gubernur Dedi Mulyadi: Provinsi Jabar Akan Berikan Stimulus

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.