Jusuf Kalla Minta Pemerintah Jangan Hanya Salahkan Preman, Tapi..

SuaraJabar.id - Jusuf Kalla menyinggung fenomena premanisme yang semakin marak di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa pengangguran dan kemiskinan menjadi akar persoalan yang tak bisa diabaikan.

“Jangan lihat hanya dari sisi premannya. Lihat kenapa dia jadi preman. Hampir semua karena tidak ada kerja, tapi tetap ingin hidup. Maka, jalan pintas jadi preman,” jelas JK dalam orasi ilmiahnya pada wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas) tahun akademik 2024-2025.

Solusi atas maraknya premanisme menurut JK bukan hanya dengan hukuman, tapi juga dengan menciptakan peluang kerja baru.

Ia menegaskan bahwa tanpa pekerjaan, masyarakat akan mudah terseret ke perilaku menyimpang.

“Kalau ada kerja, pasti banyak yang memilih jalur benar,” tambahnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa tantangan besar menanti para lulusan baru perguruan tinggi.

JK menekankan bahwa para sarjana kini harus memilih antara dua jalan. Mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan.

“Saat ini cari kerja itu susah. Maka alternatif utama adalah menciptakan pekerjaan. Mulai dari membuka usaha kecil, bertani, mengembangkan perkebunan, dan sebagainya,” ujar JK saat ditemui wartawan di Baruga A.P. Pettarani, Unhas, Makassar, Selasa, 3 Juni 2025.

Pernyataan JK ini tidak lepas dari realita kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang terus menghadapi tekanan.

Baca Juga: Jadi Sorotan Dedi Mulyadi, Bupati Subang Klaim Premanisme di Pabrik BYD Tuntas

Ia menyoroti minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.

Job Fair Diserbu Ribuan, Bukti Ketimpangan Lapangan Kerja

JK mengungkapkan, kondisi pasar kerja di Indonesia sudah sangat kompetitif. Ia mencontohkan peristiwa di Bekasi pekan lalu saat job fair dibuka untuk 2.000 pencari kerja, namun dihadiri lebih dari 25.000 pelamar.

“Terjadi kericuhan karena jumlah pelamar membeludak. Ini menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengisahkan pengalamannya saat perusahaannya, PT Bukaka, membuka lowongan untuk 20 insinyur. Tak disangka, jumlah pelamar mencapai 23.000 orang.

“Artinya, ada puluhan ribu insinyur yang belum bekerja. Mereka sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, namun tetap sulit mendapatkan pekerjaan,” tambahnya.

Kembali ke Desa, Majukan Daerah

JK juga mendorong para lulusan untuk kembali ke kampung halaman dan membangun desa. Menurutnya, terlalu banyak lulusan berkumpul di kota justru menciptakan masalah sosial baru.

“Jangan semua berkumpul di kota, nanti malah susah. Kembali ke daerah, bangun kampung, ciptakan lapangan kerja di sana,” tegas Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.

Langkah ini menurut JK penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tapi merata hingga ke pelosok.

“Kalau semua lari ke kota, desa akan mati. Padahal potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata di desa masih sangat besar,” ujarnya.

Tantangan Ekonomi Global Pengaruhi Indonesia

JK juga mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang berubah cepat akibat perang ekonomi dan perang fisik. Situasi ini, katanya, berdampak langsung pada ekonomi nasional.

Ia mencontohkan, anggaran infrastruktur yang dulu bisa mencapai Rp100 triliun, kini dipangkas menjadi Rp80 triliun karena pemerintah fokus pada efisiensi.

“Ekspor kita juga menurun. Batu bara, nikel, sawit, semuanya turun. Dampaknya, pembangunan negara melambat, dan ini mempengaruhi lapangan kerja,” sebut JK.

Kondisi tersebut, kata JK, menyebabkan banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya, jumlah pengangguran dan penduduk miskin meningkat.

Data Terbaru Pengangguran Indonesia

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, naik 83 ribu orang dibandingkan Februari 2024.

Secara lokal, pengangguran di Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Tercatat ada 238.800 orang pengangguran, meningkat lebih dari 8.000 orang dalam setahun terakhir.

Fenomena ini menurut JK harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk segera beradaptasi dan mencari solusi kreatif menghadapi krisis lapangan kerja.