Target Dedi Mulyadi di 2025: Jawa Barat Bebas dari Aksi Premanisme

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menargetkan Jabar bebas dari aksi premanisme pada 2025 ini sehubungan dengan aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas dan LSM di Bekasi.

"Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme," kata Dedi di Bandung, Jumat (21/3/2025).

Untuk mewujudkan targetnya tersebut, Dedi berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme, bahkan dia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas tersebut.

Hal ini mengingat aksi preman yang ditunjukkan oknum LSM dan Ormas sudah meresahkan, seperti intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Kondisi Jalan Jalur Mudik di Wilayah Jawa Barat Baik

"Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas anti premanisme," ucapnya.

Atas aksi premanisme pada salah satu kantor dinas di Kabupaten Bekasi, di mana oknum LSM merusak fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah, Dedi menekankan hal tersebut tidak akan dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf.

"Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," ujarnya dilansir ANTARA.

Dedi menegaskan hadirnya satgas anti premanisme itu, diharapkan sebagai salah satu solusi agar kejadian serupa tak terulang. Satgas itu nantinya bakal diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.

Pembentukan satgas ini juga dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Bapenda Jabar Minta Masyarakat Manfaatkan Kesempatan

"Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," tuturnya.