Bedol Desa Pejabat Purwakarta, Sekda Jabar Klaim Bukan Gerbong Dedi Mulyadi

SuaraJabar.id - Fenomena bedol desa atau mutasi besar-besaran sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjadi sorotan publik.

Menjawab spekulasi yang berkembang, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, angkat bicara dan menegaskan bahwa proses tersebut murni berdasarkan mekanisme sistem meritokrasi yang akuntabel.

Herman menekankan bahwa perpindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah melalui serangkaian uji kompetensi dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hal tersebut tujuannya untuk menepis isu bahwa mutasi ini terjadi karena kedekatan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, yang notabene merupakan mantan Bupati Purwakarta.

"Begini, kita kan sistem merit dan itu dasarnya adalah kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dari mana pun asalnya Pemda Provinsi Jawa Barat membuka diri," ujar Herman dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Herman Suryatman menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat memiliki beberapa jalur untuk menjaring talenta terbaik, baik dari internal maupun eksternal.

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang paling kompeten.

Menurutnya, ada tiga jalur utama yang bisa ditempuh:

• e-Talent: Sistem pendaftaran online yang memungkinkan ASN dari mana saja untuk mendaftar.
• Pendaftaran Langsung: Jalur konvensional bagi yang berminat.
• Talent Scouting: Proses pencarian bakat secara proaktif oleh tim Pemprov untuk mencari calon-calon potensial dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Intinya harus mengacu ke kualifikasi kompetensi kinerja, dan yang kemarin dilantik semuanya sudah mengikuti mekanisme, sudah diuji kompetensi dan hasilnya memenuhi syarat minimal untuk gabung di Pemda Provinsi Jawa Barat," ucap Herman, menjamin objektivitas proses seleksi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Akan ke Polda Jabar Minta Mahasiswa Dibebaskan

Ia juga menegaskan perannya sebagai Sekda dalam mengawal langsung proses ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya sebagai Sekda mengawal langsung, semuanya sesuai ketentuan. Paling penting SDM-nya tadi qualified, kompeten, berkinerja dan bisa mendorong progresivitas pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pak Gubernur," tuturnya.

Isu "bedol desa" ini mencuat setelah akun media sosial resmi Diskominfo Purwakarta pada Jumat (5/9) mengumumkan daftar nama pejabat yang pindah tugas ke Pemprov Jabar.

Perpindahan ini mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari eselon II hingga IV.

Berikut adalah daftar nama pejabat yang dimutasi:

• Dadi Sadali: Dari Sekretaris BKPSDM Purwakarta menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.
• Rudi Hermawan Kusumah: Dari Kabag UKPBJ Setda Purwakarta menjadi Kabag TU Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda Jabar.
• Ervin Aulia Rachman: Dari Kabid Pendidikan Dasar Disdik Purwakarta menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah II Disdik Jabar.
• Kosasih: Dari Plt Kepala DLH Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.
• Muhtar Jalaludin: Dari Kabid Tata Bangunan DPUTR Purwakarta menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Jalan & Jembatan Wilayah III Jabar.
• Edi Sukandar: Dari Sekretaris Bappelitbangda Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar.
• Muhamad Kosim: Dari Camat Bojong Purwakarta menjadi Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Jabar.
• Endah Fitriah: Dari Analis Keuangan Bapenda Purwakarta menjadi Analis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar.
• Dayli Setiaji: Dari Kabid Pengawasan & Keselamatan menjadi Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah KBB Bapenda Jabar.
• Maksum Kosasih: Dari Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bapenda Purwakarta menjadi Kasubbag TU Cabang Disdik Wilayah IV Jabar.

Dengan adanya penjelasan dari Sekda Herman Suryatman, Pemprov Jabar berupaya meyakinkan publik bahwa proses birokrasi berjalan profesional, terlepas dari latar belakang politik dan geografis para pejabatnya.

"Jadi jangan nanya dari mana, tetapi apakah akuntabel atau tidak, mekanisme nya akuntabel dan SDM-nya juga yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kualifikasi kompetensi kinerja," pungkasnya.