Iwan Suryawan Minta Pejabat Jabar Gugurkan Cuti Massal Nataru, Prioritaskan Siaga Cuaca Ekstrem

SuaraJabar.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk menempatkan tanggung jawab sosial dan kewaspadaan mitigasi di atas euforia libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Seruan ini menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Barat.

Iwan Suryawan menekankan bahwa meskipun cuti dan libur Nataru merupakan hak setiap ASN sesuai ketentuan pemerintah, situasi cuaca yang tidak menentu saat ini menuntut profesionalisme dan kepedulian ekstra. Jawa Barat, yang memasuki puncak musim hujan, berisiko tinggi mengalami banjir, longsor, dan angin kencang.

Menurut kalender resmi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, ASN dan PNS memiliki libur nasional pada 25 Desember (Natal) dan cuti bersama pada 26 Desember 2025, yang disambung dengan libur akhir pekan. Ditambah libur Tahun Baru 1 Januari 2026, periode ini menjadi waktu mobilitas tinggi.

"Kami memahami hak ASN untuk berlibur, namun kami meminta para pejabat dan ASN menahan diri dari perjalanan yang tidak esensial, terutama ke daerah-daerah yang sudah diidentifikasi rawan bencana oleh BMKG," tegas Iwan Suryawan dalam pesan yang diterima, Minggu 14 Desember 2025.

Ia mengingatkan bahwa status sebagai ASN dan pejabat publik membawa konsekuensi moral untuk selalu siap siaga, terutama saat masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara dalam situasi darurat. Pejabat, khususnya di tingkat eselon I hingga IV, harus memastikan jalur komunikasi dan koordinasi tetap terbuka 24 jam.

Iwan Suryawan secara spesifik mengimbau agar kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pejabat yang memiliki kewenangan langsung terkait pelayanan publik dan penanggulangan bencana (seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan BPBD) tidak mengambil cuti secara bersamaan.

Konsep tanggung jawab sosial yang disuarakan oleh Iwan Suryawan tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik di kantor, melainkan juga kepedulian aktif di lingkungan tempat tinggal. ASN diminta menjadi agen informasi mitigasi dan teladan kewaspadaan di komunitas mereka.

"Libur Nataru bukan berarti libur dari kepedulian. ASN harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lingkungannya," kata politisi dari fraksi PKS tersebut.

Baca Juga: Paduan Alam dan Hiburan: Inspirasi Liburan Sekolah dan Nataru di Puncak Bogor

Ia mengarahkan agar ASN memantau kondisi lingkungan, terutama saluran air, potensi pohon tumbang, dan tetangga yang rentan terhadap bencana.

Hal ini, lanjutnya, adalah implementasi dari semangat 'Pancasila dalam Tindakan'. Bahwa setiap elemen pemerintah, walau sedang tidak dalam jam kerja, tetap memikul beban moral untuk berkontribusi pada keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Iwan Suryawan meminta Pemerintah Provinsi Jabar melalui Sekretariat Daerah untuk memperketat prosedur permohonan cuti bagi ASN, khususnya bagi yang menjabat posisi strategis. Perlu ada kuota dan skema shift yang jelas, memastikan minimal 50% petugas penting tetap siaga di pos masing-masing.

"Gubernur harus mengeluarkan instruksi yang memastikan tidak ada kekosongan pemimpin dan petugas inti di posko-posko penanggulangan bencana daerah (PBD) dan pelayanan publik esensial," tambahnya.

Kepada masyarakat umum, Iwan Suryawan juga menyampaikan imbauan yang sama. Ia meminta warga yang merencanakan perjalanan Nataru untuk memantau prakiraan cuaca regional secara berkala.

Mengingat Jawa Barat kaya akan destinasi wisata alam, Iwan Suryawan secara khusus memperingatkan wisatawan, baik ASN maupun masyarakat, agar menghindari kawasan-kawasan yang berisiko tinggi saat hujan lebat.