Jangan Terpancing Medsos! Ini Penjelasan Resmi Pemerintah Soal Skema Makan Bergizi Gratis

SuaraJabar.id - Jagat media sosial beberapa hari terakhir dihebohkan dengan unggahan yang menyebut siswa yang mengikuti pembelajaran daring dipaksa datang ke sekolah untuk mengambil Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, kabar ini dipastikan tidak benar alias hoaks oleh pihak berwenang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, dengan tegas membantah informasi yang menyesatkan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, BGN belum menyusun maupun membahas petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah," kata Sony dalam pernyataan resmi yang diterima, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini menjadi klarifikasi penting yang sekaligus menepis spekulasi tentang perubahan drastis dalam sistem pendidikan.

Sony menambahkan, pelaksanaan Program MBG sejauh ini masih mengacu pada mekanisme yang berlaku di sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung secara tatap muka.

Sony Sonjaya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.

Menurutnya, setiap kebijakan resmi terkait MBG akan disampaikan langsung oleh BGN melalui kanal komunikasi yang kredibel dan terverifikasi.

Baca Juga: Aroma Tak Sedap di Balik MBG Sukabumi: Benarkah Ada Oknum Dewan Kuasai 5 SPPG?

BGN, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola penyaluran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa di seluruh Indonesia.

"Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi," pungkas Sony.

Klarifikasi dari BGN ini diharapkan dapat meredakan kepanikan dan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa, serta menghentikan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada sumber informasi resmi pemerintah.