- Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan Pemkot Bandung tetap mengizinkan pedagang kaki lima berjualan asalkan mematuhi syarat lokasi, bentuk lapak, kebersihan, dan jam operasional.
- Pemkot Bandung berkomitmen melanjutkan penertiban bangunan liar serta lapak permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fasilitas publik di seluruh kelurahan.
- Dinas KUKM sedang menyusun Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota untuk menentukan zona resmi kegiatan pedagang kaki lima agar tidak melanggar peruntukan.
SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan terus melakukan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di berbagai wilayah Kota Bandung.
Meski demikian, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan memenuhi sejumlah ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Ketentuan tersebut meliputi lokasi berjualan, bentuk lapak, kebersihan lingkungan hingga jam operasional.
Hal itu disampaikan Farhan saat memimpin rapat koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL Kota Bandung di Hotel Grandia, Rabu (7/10/2026).
"Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung," kata Farhan.
Menurut Farhan, regulasi mengenai PKL akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Bandung. Karena itu, aturan mengenai zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami perubahan.
"Setiap masa ada regulasinya. Mau tidak mau, regulasi memang akan direvisi, disesuaikan," ujarnya.
Meski memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan, Pemkot Bandung tetap akan melakukan penertiban terhadap bangunan liar (bangli) maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik.
"Kalau penertiban jalan terus. Karena ketika bangli atau PKL permanen di atas trotoar itu diangkut, drainasenya tidak terpelihara, sampahnya numpuk di mana-mana, ya itu mau tidak mau harus dibersihkan," tegasnya.
Baca Juga: Temukan Sederet Pelanggaran Higienitas di 88 Seoul, Pemkot Bandung Isyaratkan Sanksi Penutupan
Farhan mengatakan, penataan dan pengawasan PKL tidak hanya dilakukan di kawasan tertentu. Pemkot Bandung akan memperluas pengawasan hingga ke seluruh wilayah kelurahan.
"Di semua kelurahan. Karena tidak ada kelurahan yang tidak bebas bangli," ungkap Farhan.
Sementara itu, Pemkot Bandung tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang akan mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan, aturan tersebut nantinya menentukan lokasi berjualan berdasarkan peruntukannya.
Dengan demikian, PKL tetap dapat menjalankan usaha tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya.
"Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semipermanen, apalagi permanen di trotoar," kata Budhi.
Berita Terkait
-
Temukan Sederet Pelanggaran Higienitas di 88 Seoul, Pemkot Bandung Isyaratkan Sanksi Penutupan
-
Polisi Amankan Dua Terduga Pencuri Kabel Menara Seluler di Cicalengka
-
Polisi Dalami Motif Penyerangan Kafe di Bandung, Satu Pelaku Masih Diburu
-
25 Ribu Mahasiswa Diterjunkan Tangani Sampah Bandung Raya, Target Kurangi 1.000 Ton per Hari
-
Pencurian Kabel Traffic Light di Jalan Cipaganti, Pria di Bandung Diringkus Polisi
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga
-
BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting
-
Warga Cluster Coatesville Tuntut Gazebo 480 Meter Dibongkar, Beri Tenggat 3x24 Jam
-
Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap
-
Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran