SuaraJabar.id - Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan kajian secara akademis untuk menjawab berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan terkait perluasan wilayah maupun pembentukan provinsi baru oleh Kota Bogor.
Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB Ernan Rustiadi mengatakan semua isu tersebut bermuara dari tata kelola wilayah megapolitan yakni Jabodetabek yang selama ini dinilai tidak ditangani dengan baik.
"Semua muara dari persoalan Jabodetabek. Kami memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai salah satu megacity dunia. Sekarang sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya sudah hampir 35 juta," kata Ernan kepada Suara.com, Rabu (28/8/2019).
Ernan menjelaskan, pihaknya akan melakukan kajian secara akademis dari berbagai aspek persoalan yang ada di wilayah Jabodetabek. Aspek tersebut di antaranya lingkungan, sosial, ekonomi, tata ruang hingga transportasi.
Baca Juga:Pemindahan Ibu Kota, Wakil Walkot Bogor: Beban Berat Lingkungan Berkurang
"Ini bukan masalah rebutan kekuasaan tetapi kita harus berpikir secara jernih penanganan akademik harus berkontribusi memberikan tawaran yang terbaik bagi masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan jadi bukan masalah politik semata," jelasnya.
Kajian itu akan memunculkan berbagai kemungkinan opsi yang akan direkomendasi kepada Pemkot Bogor bisa terkait perubahan tata wilayah, batas wilayah administrasi atau pembentukan lembaga baru untuk menghubungkan Jabodetabek, hingga pembentukan provinsi baru dan sebagainya.
"Itu hanya kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi rekomendasi, kami belum bisa bicara jauh. Intinya kami akan independen dan objektif memberikan opsi. Hari Jumat nanti kita akan ketemu lagi dengan Pemkot Bogor terkait ini," bebernya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiato mengatakan isu perluasan wilayah hingga pembentukan provinsi baru yang sedang hangat, perlu diletakan dalam konteks yang proporsional.
"Jadi konteksnya Kota Bogor mengantisipasi masa depan, menghitung potensi kenaikan dan lingkungan, stagnan PAD di masa depan karena BPHTB yang akan jenuh, luas wilayah yang tidak akan bertambah. Itu yang harus kita antisipasi. Kedua arus urbanisasi pertumbuhan penduduk dan lain lain," jelas Bima.
Baca Juga:Ini Penjelasan Wali Kota Bima Arya Soal Wacana Provinsi Bogor Raya
Bima kembali menegaskan isu tersebut hanya salah satu dari sekian banyak kemungkinan opsi yang akan dilakukan pengkajian bersama Tim P4W IPB dan diperkirakan baru akan rampung pada akhir tahun ini.
"Sekali lagi, perluasan wilayah atau pembentukan provinsi itu hanya salah satu opsinya saja selain isu-isu atau opsi lain misalnya mekanisme koordinasi atau penggabungan wilayah dan pembentukan wilayah baru dan lain lain. Makanya kami dengan IPB mengkaji ini secara akademis," kata Bima.
Kontributor : Rambiga
