SuaraJabar.id - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono angkat bicara terkait rencana Gubernur Ridwan Kamil yang ingin memindahkan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ke tiga opsi daerah. Ono menilai, pemindahan ibu kota provinsi belum mendesak.
Ono menyebut, wacana tersebut belum mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar.
"Karena memang itu belum pernah diajukan (ke DPRD) dan belum ada rencana sebelumnya dan saya berpikir mereka harus melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan. Kalaupun kajian harus dilakukan harus komprehensif," kata Ono Surono, Jumat (30/8/2019).
Ono berharap, wacana pemindahan Ibu Kota Jabar oleh Ridwan Kamil bukan sekadar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak era Presiden Soekarno. Pemindahan ibu kota negara telah melalui proses panjang dengan mengubah isu pokok pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
Baca Juga:Asing Banyak Investasi ke Jabar, WSE Ingatkan Pentingnya Bahasa Inggris
"Perpindahan ibu kota provinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan," ujar Ono.
Menurut dia, Jawa Barat masih berfokus pada isu pemerataan pembangunan seperti utara-selatan atau Bandung-Ciayumajakuning. Sehingga di saat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat.
"Bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai proyek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan). Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta," kata anggota DPR Dapil 8 Jabar itu.
Sebelumnya, isu terkait rencana pemindahan kembali mencuat. Ada tiga wilayah yang diproyeksikan, yaitu Walini, Tegalluar dan Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka).
Rencana pemindahan itu sudah masuk dalam pembahasan bersama DPRD Jabar. Bahkan, dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2013 pun pembahasan itu sudah masuk didalamnya dan sudah disahkan.
Baca Juga:Kasus Suap Meikarta, Eks Gubernur Jabar Aher Mangkir dari Panggilan KPK
Ono mengungkapkan, kajian yang dilakukan Ridwan Kamil seyogyanya tidak hanya meliputi ketiga daerah opsi, tetapi merupakan kajian komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh.
"Kajian itu harus bisa menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya," katanya.
Terpisah, pengamat tata kota Nirwono Joga menilai keinginan Pemprov Jawa Barat untuk memindahkan ibu kota provinsi tidak ada sisi urgensinya. Kota Bandung, menurutnya masih layak menjadi pusat pemerintahan saat ini.
Nirwono menyebutkan, lebih tepat untuk pemerintah daerah bisa memperbaiki infrastruktur Kota Bandung maupun sejumlah kabupaten pendukung ibu kota. Selain itu infrastruktur dalam kota seperti tempat yang ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik yang terintegrasi dan lain sebagainya.
"Juga harus fokus pada percepatan pembangunan kabupaten/kota di Jabar agar SDM masyarakat lebih unggul," katanya.
Di sisi lain, kata dia, pemda juga wajib menyediakan lahan untuk hunian masyarakat. Termasuk pengelolaan air bersih, pengolahan sampah dan limbah lingkungan lain.
