SuaraJabar.id - Hari ini Selasa (2/3/2021), tepat setahun lalu kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia. Pandemi menghantam segala aspek di masyarakat, salah satunya ekonomi yang merosot cukup tajam. Banyak masyarakat miskin baru yang bermunculan.
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung mencatat ada sebanyak 3.000 warganya yang jatuh miskin selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut diketahui dari Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengalami peningkatan.
"Awal pandemi 2020 DTKS 136.000 mereka adalah warga miskin dan tidak mampu. Januari 2021 kenaikan 139.000 ada sekitar 3.000 kenaikan (DTKS) PMKS anak jalanan, anak terlantar, gelandangan pengemis, fakir miskin," ungkap Kepala Dinsosnangkis Tono Rusdiantono, dalam agenda Bandung Menjawab, di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, Selasa (2/3/2021).
Menurut Tono, pandemi menyebabkan banyak dari masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun mengalami penurunan penghasilan yang signifikan. Hal ini memicu stress dan depresi.
Baca Juga:1,3 Juta Kasus Setahun Pandemi Covid-19, Ini Permintaan IDI ke Pemerintah
"Banyak orang yang frustasi, pengusaha, pedagang, hiburan malam, yang namanya usaha harus ada take and give, semua terdampak," ungkapnya.
Tono mengamini kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, namun terjadi di seluruh Indonesia. Kondisi saat ini memang cukup sulit, karena terjadi tarik menarik antara pemulihan ekonomi dan kesehatan.
"Bukan hanya Kota Bandung, tapi seluruh Indonesia dampak pandemi cukup berat karena
kebutuhan ekonomi dan kesehatan tarik-tarikan. Tangani kesehatan harus PSBB/PPKM, ekonomi terganggu, kalau ekonomi kita pacu, pasti jumlah konfirmasi covid pasti naik," ungkapnya.
Pemerintah Kota Bandung menurut Tono akan mengusulkan masyarakt miskin baru ini untuk mendapat bantuan masuk dalam DTKS. Masyarakat hanya perlu datang dan mendaftarkan diri ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
"Prosesnya cukup mudah, masyarakat datang ke Puskesos di setiap kelurahan, jangan ke Dinsos. Nantinya data akan diverifikasi dan divalidasi, kemudian akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Baca Juga:Setahun Covid-19, Ini 4 Pernyataan Kontroversial Terawan di Awal Pandemi
Kontributor : Emi La Palau
