SuaraJabar.id - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2020 dapat dicicil dan ditunda. Akankah kebijakan itu terulang pada pembayaran THR Idul Fitri tahun 2021 ini?
Untuk tahun ini, Kemenaker masih menampung masukan dari stakeholder terkait pelaksanaan pembayaran THR Idul Fitri 2021.
Sejumlah pihak mulai angkat bicara. Kalangan serikat pekerja dan serikat buruh dengan lantang menolak kebijakan pembayaran THR tahun ini bisa dicicil dan ditunda.
Senada dengan buruh, Anggota Komisi IX F-PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati tidak sepakat dengan wacana pembayaran THR secara dicicil sebagaimana pada 2020.
Baca Juga:Ini Aturan Pemberian THR Menurut Kemnaker, Paling Lambat H-7 Lebaran
Mufida meminta pelaksanaan pembayaran THR dengan dicicil tahun lalu dilakukan evaluasi. Terlebih, kata dia, ada informasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan pembayaran cicilan THR di tahun 2020.
"Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang. Kita ingin daya beli masyarakat meningkat pada saat Ramadhan dan Idul Fitri," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3/2021).
Mufida menekankan, saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan. Data BPS menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang Q3-Q4 berangsur membaik meski masih berada di zona minus. Berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 (-5,32) pada Q3 (-3,43) dan pada Q4 (-2,19).
Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 2 persen.
“Saya harap Pemerintah memperjuangkan hak-hak Pekerja, saat ini ada sinyal perekonomian mulai membaik. Para pekerja sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol Covid-19. Sehingga kesejahteraan Pekerja harus diberikan sebagaimana mestinya,” kata Mufida.
Baca Juga:Tuntut THR Tak Dicicil, Buruh Pabrik Tekstil Divonis Bayar Rp 500 Juta
"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada," kata dia.
Mufida juga mengatakan, Dinas Tenaga Kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak.
"Untuk perusahaan kecil jika akan ada kebijakan khusus, bisa melakukan dialog soal THR dengan serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja setempat," terangnya.
