SuaraJabar.id - Paguyuban pedagang Pasar Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat mengaku mengalami penurunan omzet selama masa pandemi COVID-19.
Oleh karena itu mereka mengajukan relaksasi pembayaran retribusi pada pemerintah.
“Sudah ada dua minggu kebelakang saya mengajukan relaksasi untuk retribusi pedagang pasar Banjar,” ujar Sekretaris Keluarga Besar Pedagang Pasar Banjar (KBPPB), Aa Sukmana, Sabtu (27/11/2021).
Aa menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kemarin, paguyuban pedagang pasar Banjar menginginkan relaksasi retribusi dari tahun 2021 sampai 2022.
Baca Juga:Kecewa Diultimatum Segera Pindah, PKL Malioboro: Batas Waktunya Terlalu Cepat
Terlebih rencana pemerintah yang akan kembali memberlakukan PPKM level 3 menjelang Natal dan tahun baru 2022.
“Sekarang juga kan belum beres. Tapi oleh pemerintah ditakuti lagi dengan nanti bulan Desember yang berencana akan memberlakukan PPKM level 3. Tentunya aturan itu akan lebih ketat,” tuturnya.
Menurut Aa, dengan adanya digitalisasi pembayaran retribusi yang mulai beralih menjadi E-retribusi sangat berdampak terhadap proses pembayaran.
Oleh karena itu, pihaknya juga mengajukan untuk sistem pembayaran retribusi sebaiknya fleksibel saja. Dalam hal ini pembayarannya setiap bulan saja, atau kalau ingin per hari maka bayarnya harian.
“Dengan adanya digitalisasi ini kita arahkan ke bulanan. Kalau untuk sekarang pedagang merasa keberatan,” tandas Aa.
Baca Juga:Isu Relokasi Muncul Lagi, Sejumlah PKL Malioboro Diultimatum untuk Pindah
Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat merespon apa yang sudah pihaknya ajukan terkait retribusi. Paling tidak bisa memberikan solusi terbaik untuk para pedagang pasar Kota Banjar.
“Harapan tertinggi itu sesuai apa yang sudah kita ajukan. Kita juga paham pemerintah banyak kebutuhan, tapi kondisi seperti ini masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian,” pungkas Aa.
