SuaraJabar.id - Peningkatan nilai produk lokal sebagai indikasi geografis tengah menjadi fokus pemerintah Indonesia pada 2024 melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kendati demikian, saat ini pembinaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ranah pemanfaatan setelah Indikasi Geografis terdaftar masih belum berjalan secara berkelanjutan dan sinergis.
Berdasarkan hal tersebut, DJKI menggandeng Tokopedia untuk menggelar Geographical Indication Goes to Marketplace di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kegiatan pelatihan ini mengundang Perkumpulan Petani Perlindungan Indikasi Geografis (PPPIG) Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya.
Baca Juga:Gelandang Eks Juventus, Beltrame: Siap Tempur Demi Bawa Persib Bandung ke Final BRI Liga 1
“Kami mengharapkan Bapak/Ibu yang hadir akan memiliki kemampuan teknis dalam hal promosi dan komersialisasi baik melalui media online maupun offline sehingga jangkauan pasar dari produknya lebih besar lagi,” ujar Ketua Tim Kerja Layanan Indikasi Geografis Irma Mariana pada Selasa, 21 Mei 2024 saat membuka pelatihan.
Menurut Irma, identitas brand yang meliputi nama dan logo, packaging, serta autentisitas menjadi hal yang penting dalam komersialisasi suatu produk Indikasi Geografis. Penggunaan nama dan logo Indikasi Geografis, logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk, merupakan jaminan originalitas dari suatu produk Indikasi Geografis kepada konsumen di mana standar kualitas sesuai dengan Dokumen Deksripsi.
“Produk dengan packaging yang menarik tentunya secara visual akan meningkatkan daya tarik. Autentisitas merupakan konsep utama pelindungan Indikasi Geografis, dimana setiap produk Indikasi Geografis memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang membedakan produk tersebut dengan produk sejenis dari daerah lain, added value inilah yang harus selalu ditonjolkan dan dipromosikan sehingga menambah daya saing suatu produk,” lanjutnya.
Selain itu, komersialisasi produk Indikasi Geografis harus didukung dengan skema sistem kontrol Indikasi Geografis yang komprehensif, baik dari kontrol internal oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) itu sendiri dan juga kontrol eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat sehingga nantinya penerapan sistem kontrol indikasi geografis nasional ini bisa menjamin karakteristik dan kualitas produk Indikasi Geografis.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Endang Syahrudin mengapresiasi upaya DJKI dan Tokopedia untuk memberikan pelatihan ini. Dia mengakui pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat MPIG yang dipimpinnya, sebab hingga saat ini masih banyak kendala untuk memberdayakan petani Kopi Sukapura.
Baca Juga:Korpolairud Bongkar Gudang Penyelundupan Benih Lobster di Jabar, Kerugian Negara Capai Rp19,2 Miliar
“Teman-teman kita harus lebih sering menggunakan branding indikasi geografis yang sudah kita dapatkan sejak 2020 untuk memasarkan produk karena kalau masih asal daerah yang kebunnya beberapa hektar itu, kita akan kebingungan apabila ada permintaan besar dan jumlah produk kita sendiri tidak cukup,” ujar Endang.
Endang yang juga menjabat sebagai Ketua MPIG Kopi Sukapura berharap para petani lebih solid ke depan agar kesempatan untuk maju bersama lebih besar. Dengan lebih berdayanya para petani, dia berharap Kopi Sukapura akan memiliki reputasi yang semakin baik di masa depan.
Sebagai informasi, Geographical Indication Goes to Marketplace merupakan salah satu program unggulan yang dijalankan DJKI dalam rangka Tahun Indikasi Geografis 2024.
Program ini sebelumnya telah dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah, dan akan dilanjutkan ke lima titik lainnya di Indonesia untuk memperluas pasar produk indikasi geografis.
