Mahasiswa Geruduk Kejari dan PN Bogor, Pertanyakan Penanganan Perkara Julia binti Djohar Tobing

SuaraJabar.id - Perhatian publik kini tengah tertuju pada proses persidangan perkara dugaan pelanggaran kepabeanan yang menjerat terdakwa Julia binti Djohar Tobing di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor.

Forum Mahasiswa Indonesia secara khusus menyampaikan pernyataan sikap, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 134/OID.SUS.2026/PN.CBI.

Kegerahan ini bahkan mendorong mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan PN Kabupaten Bogor, menuntut transparansi hukum dan keadilan.

Perwakilan Forum Mahasiswa Indonesia, Pian Andreo, mengaku telah memantau jalannya perkara sejak tahap penyelidikan hingga persidangan.

Baca Juga:DPRD Minta Pemkot Bogor Gencarkan Sosialisasi PSEL Kayumanis Usai Ditolak Emak-emak

Mereka menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait transparansi, konsistensi penegakan hukum, dan perlakuan terhadap terdakwa.

Pian Andreo secara spesifik mempertanyakan keputusan aparat penegak hukum yang menetapkan Julia binti Djohar Tobing sebagai tahanan kota, meskipun ancaman pidana yang dikenakan mencapai maksimal 10 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Kepabeanan.

Menurut Pian, secara hukum ancaman pidana di atas lima tahun telah memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (rutan).

Ia meminta penjelasan terkait pertimbangan yang digunakan dalam penetapan status tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan perencanaan pelanggaran. Isi dakwaan menyebutkan adanya dugaan perencanaan dalam pelanggaran kepabeanan, termasuk perintah kepada pihak lain untuk mengabaikan prosedur dan memanfaatkan fasilitas perusahaan sebagai sarana pengangkutan barang impor.

Baca Juga:'Nggak Ada yang Gitu-gitu', Respons Singkat Dedie Rachim Justru Tambah Kekecewaan Warga Kayumanis

Kemudian potensi kerugian Negara kecil, Mahasiswa juga mempertanyakan potensi kerugian negara yang dalam dakwaan disebutkan sebesar Rp21,8 juta. Mereka menilai angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas operasional perusahaan yang memiliki fasilitas kawasan berikat.

"Forum juga mempertanyakan frekuensi persidangan yang dinilai berlangsung lebih cepat dari umumnya, yakni hingga dua kali dalam satu pekan, yang dianggap tidak lazim dalam praktik persidangan pidana," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Dalam pernyataannya, Forum Mahasiswa Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, antara lain:

• Mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk menelusuri seluruh riwayat pengeluaran barang perusahaan, tidak hanya berfokus pada satu kasus yang terungkap.
• Meminta pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada perusahaan yang terlibat.
• Mendesak pemberian tuntutan pidana maksimal guna memberikan efek jera.
• Meminta pengawasan internal kejaksaan untuk mengevaluasi keputusan tidak dilakukannya penahanan rutan.
• Mendorong audit investigatif terkait potensi kerugian negara yang dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
• Menuntut transparansi kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

Menanggapi hal itu, Kasi Tindak Pidana Khusus PN Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar dan JPU Kejari Kabupaten Bogor, Afrhenzan Irvansyah, menjelaskan bahwa proses penuntutan dalam perkara Julia binti Djohar Tobing masih berjalan dan dilakukan secara berjenjang.

“Perkara Julia binti Djohar Tobing ini sudah masuk tahap penuntutan. Kami harus melaporkan terlebih dahulu ke kejaksaan tinggi karena terkait kepabeanan. Tuntutan yang nantinya dibacakan merupakan hasil persetujuan dari kejaksaan tinggi,” ujarnya.

Penundaan persidangan sebanyak dua kali juga dijelaskan bukan disebabkan oleh PN Kabupaten Bogor, melainkan karena pihaknya masih menunggu keputusan dari Kejati.