- Sekda Ajat Rochmat Jatnika menyatakan keuangan Pemkab Bogor tetap solid menghadapi pemangkasan TKD pusat sebesar Rp622 miliar pada tahun 2026.
- Bupati Bogor Rudy Susmanto menerapkan kebijakan efisiensi seperti penghapusan perjalanan luar negeri demi menjaga anggaran infrastruktur dan pendidikan.
- Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan memantau 490 daerah dan berencana menyuntikkan dana untuk meringankan beban keuangan daerah.
SuaraJabar.id - Gelombang pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang membuat sejumlah daerah kelimpungan tak menggoyahkan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pemkab memastikan pembayaran gaji pegawai hingga biaya operasional tetap berjalan tanpa kendala.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa hingga semester I tahun 2026, kondisi keuangan daerah masih sangat solid berkat kapasitas fiskal yang mumpuni.
"Alhamdulillah selama ini lancar. Kapasitas fiskal kita baik dan masih mampu membiayai belanja pegawai," ungkap Ajat, kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ajat menjelaskan, pemanglasan TKD dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bogor cukup fantastis, mencapai Rp622 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Baca Juga:Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
Meski begitu, sejumlah kebijakan efisiensi telah dijalankan oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto. Mulai dari dihapuskannya perjalanan dinas ke luar negeri, hingga membatasi kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor dengan memanfaatkan fasilitas milik daerah sendiri.
"Jadi kebijakan efisiensi dari Pak Bupati itu agar bagaiman porsi belanja fokus pada hasil nyata dibanding hanya seremonial, serta memastikan anggaran infrastruktur dan pendidikan tepat sasaran tanpa pemborosan," jelas Ajat.
Menurut Ajat, meski pemotongan TKD berdampak besar pada kemampuam fiskal Kabupaten Bogor. Namun hal itu dianggap dapat menjadi pemicu untuk menciptakan tata kelola anggaran dengan lebih baik, tanpa mengurangi laju pembangunan daerah.
Diketahui, Menteri Keungan Purbaya Yudhi Sadewa tengah memantau kondisi keuangan di 490 daerah karena disinyalir kesulitan dalam pembayaran gaji pegawai maupun membiayai operasional.
Sehingga Kemenkeu berencana menyuntikkan dana ke daerah untuk mengurangi beban keuangan di daerah mengalami kesulitan.
Baca Juga:Tambang Emas Ilegal di Cigudeg dan Tanjungsari Bogor Disegel
