- Tempo Data Science merilis survei nasional periode 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 yang mengungkap penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 37 persen.
- Faktor utama penurunan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja mendominasi keluhan masyarakat.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendominasi elektabilitas nasional calon presiden dengan perolehan 42 persen dalam survei tersebut.
SuaraJabar.id - Laporan survei nasional terbaru yang dirilis oleh Tempo Data Science periode 31 Juli – 11 Agustus 2026 mengungkap pergeseran drastis dalam lanskap politik dan persepsi publik Indonesia.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terjadi dinamika signifikan mulai dari penurunan tingkat kepuasan hingga munculnya figur dominan baru.
Berikut adalah 6 fakta penting yang merangkum kondisi sosiopolitik nasional menurut hasil survei tersebut:
1. Penurunan Drastis Approval Rating Pemerintah
Baca Juga:Elektabilitas Dedi Mulyadi Salip Prabowo di Survei Terbaru
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan tajam. Saat ini, hanya 37 persen masyarakat yang merasa puas (34% puas, 3% sangat puas).
Angka ini menunjukkan tren merosot yang mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan Desember 2025 yang mencapai 75 persen, dan Maret 2026 di angka 58 persen.
Sebaliknya, angka ketidakpuasan kini mendominasi di level 62 persen.
2. Harga Pangan dan Lapangan Kerja Jadi "Rapor Merah"
Faktor utama yang menggerus kepercayaan publik adalah isu ekonomi fundamental. Survei mencatat tiga masalah utama yang dikeluhkan warga:
Baca Juga:Survei Tempo: Politik Dinasti Keluarga Pejabat Hal yang Wajar
Harga Kebutuhan Pokok (36%): Publik merasa terbebani lonjakan harga pangan.
Ekonomi Sulit (23%): Persepsi mengenai daya beli yang melemah.
Lapangan Kerja (16%): Terbatasnya kesempatan kerja, di mana penilaian terburuk terkait isu ini tercatat paling tinggi di wilayah Jawa Barat.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah menjangkau 57 persen keluarga di Indonesia. Namun, luasnya jangkauan ini tidak berbanding lurus dengan kepuasan.
Sebanyak 51 persen penerima manfaat menyatakan belum puas dengan pelaksanaannya. Hal ini kontras dengan program bantuan sosial lama seperti PKH yang mempertahankan tingkat kepuasan di angka 95 persen.
