SuaraJabar.id - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 18,340 miliar lebih untuk membantu pembangunan rumah warga di Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum mengatakan, bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok, agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni.
"Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju Bindarum ketika kunjungi Depok, Minggu (14/4/2019).
Ia menyebutkan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS per umah sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sambungnya diperuntukan untuk bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan.
"Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," katanya.
Lebih lanjut, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.
"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048,"terangnya.
Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya.
Apabila, terjadi kecurangan sanksi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan, Anies Minta Peserta Pemilu Tanggung Jawab soal APK
"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.
Terpisah, Komisi V DPR RI Intan Fauzi meyakini masalah kuli bangunan masih menjadi kendala selama program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir.
Namun, antisipasi dengan menggandeng bina konstruksi diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik.
"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
168 Gedung Tinggi di Jakarta Akan Diuji Kelaikannya
-
Periksa Kelayakan Gedung Jakarta, Kementerian PUPR: Masyarakat Bisa Usulkan
-
Membangun dari Pinggir, KemenPUPR Terus Bangun Pos Lintas Batas Negara
-
KPK Periksa Kasatker SPAM Papua dan Sumut Kasus Suap Air Minum
-
74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di KemenPUPR untuk Badan UKM
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi
-
4 Poin Tamparan Dedi Mulyadi: Lupakan Luar Negeri, Ini PR Kepala Daerah di Jabar!
-
Dedi Mulyadi ke Kepala Daerah: Urus Sampah-Jalan Rusak Dulu, Jangan Mimpi ke Luar Negeri
-
Sakit Pinggang? Dokter Ungkap Rahasia Posisi Tidur dan Jenis Kasur yang Tepat
-
Dedi Mulyadi Janji Investasi dan Rekrutmen Kerja Baru akan Dibuka dengan Sistem Online