SuaraJabar.id - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 18,340 miliar lebih untuk membantu pembangunan rumah warga di Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum mengatakan, bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok, agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni.
"Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju Bindarum ketika kunjungi Depok, Minggu (14/4/2019).
Ia menyebutkan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS per umah sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sambungnya diperuntukan untuk bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan, Anies Minta Peserta Pemilu Tanggung Jawab soal APK
"Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," katanya.
Lebih lanjut, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.
"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048,"terangnya.
Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya.
Apabila, terjadi kecurangan sanksi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.
Baca Juga: Selamat! Nikita Willy Resmi Jadi Sarjana Hukum
"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.
Terpisah, Komisi V DPR RI Intan Fauzi meyakini masalah kuli bangunan masih menjadi kendala selama program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir.
Namun, antisipasi dengan menggandeng bina konstruksi diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik.
"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
168 Gedung Tinggi di Jakarta Akan Diuji Kelaikannya
-
Periksa Kelayakan Gedung Jakarta, Kementerian PUPR: Masyarakat Bisa Usulkan
-
Membangun dari Pinggir, KemenPUPR Terus Bangun Pos Lintas Batas Negara
-
KPK Periksa Kasatker SPAM Papua dan Sumut Kasus Suap Air Minum
-
74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di KemenPUPR untuk Badan UKM
Terpopuler
- Cerita Stefano Lilipaly Diminta Bela Timnas Indonesia: Saya Tidak Bisa
- Ibrahim Sjarief Assegaf Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, Ini Profilnya
- Siapa Pembuat QRIS yang Hebohkan Dunia Keuangan Global
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah Rp30 Juta, Murah Tetap Berkelas
- 9 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp 30 Jutaan, Mesin Bandel Dan Masih Banyak di Pasaran
Pilihan
-
5 Rekomendasi Skincare Wardah Terbaik, Bahan Alami Aman Dipakai Sehari-hari
-
Mau Masuk SMA Favorit di Sumsel? Ini 6 Jalur Pendaftaran SPMB 2025
-
Mobilnya Dikritik Karena Penuh Skandal, Xiaomi Malah Lapor Warganet ke Polisi
-
Bos Sritex Ditangkap! Bank BJB, DKI Hingga Bank Jateng Terseret Pusaran Kredit Jumbo Rp3,6 Triliun?
-
Warga RI Diminta Tingkatkan Tabungan Wajib di Bank Demi Cita-cita Prabowo Subianto
Terkini
-
Modus Baru Peredaran Narkoba Terbongkar di Bandara SIM, AG Asal Bogor Bawa 1 Kg Sabu
-
Ricuh! Acara Masak Besar Bobon Santoso di Bandung Panen Copet, Jurnalis Turut Jadi Korban
-
Ada Apa dengan Pekerja KAI? SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI
-
BNI Gandeng BUMDes Yogyakarta untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa
-
Reaksi Kocak Anak Kecil Saat Ada Dedi Mulyadi Bicara Soal Barak Militer: Aku Mau Makan