SuaraJabar.id - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 18,340 miliar lebih untuk membantu pembangunan rumah warga di Kota Depok, Jawa Barat.
Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum mengatakan, bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok, agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni.
"Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju Bindarum ketika kunjungi Depok, Minggu (14/4/2019).
Ia menyebutkan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS per umah sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sambungnya diperuntukan untuk bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan.
"Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," katanya.
Lebih lanjut, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.
"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048,"terangnya.
Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya.
Apabila, terjadi kecurangan sanksi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan, Anies Minta Peserta Pemilu Tanggung Jawab soal APK
"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.
Terpisah, Komisi V DPR RI Intan Fauzi meyakini masalah kuli bangunan masih menjadi kendala selama program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir.
Namun, antisipasi dengan menggandeng bina konstruksi diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik.
"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
168 Gedung Tinggi di Jakarta Akan Diuji Kelaikannya
-
Periksa Kelayakan Gedung Jakarta, Kementerian PUPR: Masyarakat Bisa Usulkan
-
Membangun dari Pinggir, KemenPUPR Terus Bangun Pos Lintas Batas Negara
-
KPK Periksa Kasatker SPAM Papua dan Sumut Kasus Suap Air Minum
-
74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di KemenPUPR untuk Badan UKM
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Media Israel Sindir Presiden Prabowo: Setahun Lalu Dukung Kami Sekarang Teriak Free Palestina
Pilihan
-
Tangis Ibrahim al-Madani Saat Pertama Azan di Masjidil Haram, Sang Muazin Tutup Usia di 51 Tahun
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
-
Silmy Karim Kritik KPK! Bandingkan Nasibnya dengan Nusron Wahid
Terkini
-
Bandara Husein Kembali Beroperasi, Pedagang Pasar Baru Bandung Harap Wisatawan Meningkat
-
Bawaslu Kabupaten Bogor Buka Suara Soal Tagar 'Percuma Lapor Bawaslu', Jadikan Introspeksi Diri
-
KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Kantor Summarecon di Bogor
-
Heboh Penemuan Jasad Wanita Belanda Tewas di Hotel Bandung, Polisi Gelar Penyelidikan
-
Kasus Suap HGB Summarecon Bogor Naik Penyidikan, Mungkinkah Nusron Wahid Diperiksa KPK?