SuaraJabar.id - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima 36 aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang disampaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Dari 36 laporan tersebut, sebagian besar aduan yang disampaikan adalah pemalsuan surat keterangan calon peserta didik saat mendaftar ke sekolah.
"Ada temuan masyarakat juga, ada 36 poin (aduan dari masyarakat) kami sampaikan ada bukti kopiannya. Silakan diolah eksekutif karena dewan tak punya kewenangan menyelidiki. Itu 36 laporan yang dobel-dobel. Dan kami tak mempublikasikan karena kasihan anak-anak ini," kata Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019).
Sebelumnya, Abdul Hadi menyatakan Komisi V DPRD Jawa Barat telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengenai pelaksanaan PPDB 2019. Dalam pertemuan antara DPRD dengan dinas pendidikan tersebut mengemuka masalah pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik baru.
Baca Juga: Dugaan Kecurangan PPDB di Jabar, Ditelusuri Tim Investigasi
"Jadi kami berkomunikasi dengan Disdik Jabar karena kami membaca berita bahwa ada temuan terkait surat keterangan domisili yang mencantumkan orang yang tak berdomisili di sana. Ada juga data masyarakat kami terima SK domisilinya dobel," kata Abdul Hadi.
Ia menjelaskan disdik akan memeriksa keaslian surat keterangan domisili yang diduga palsu tersebut setelah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
"Data hasil verifikasi itu oleh dinas sedang direkap, disampaikan kepada sekolah untuk persuasif meminta yang bersangkutan atau calon peserta didik baru untuk mengundurkan diri. Karena yang membuat diterimanya siswa di sekolah adalah kepala sekolah," kata dia.
Panitia PPDB Jawa Barat 2019 menyatakan sejauh ini aduan paling banyak ditemukan di Kota Bandung.
"Kabupaten/kota mana saja yang terdapat banyak aduan PPDB sejauh ini masih Kota Bandung. Dugaan di daerah lain belum muncul. Saya harap tidak ada ya. Aduan kecurangan banyak terjadi di Kota Bandung karena tujuan favorit untuk sekolah," kata Panitia PPDB Jawa Barat 2019 Edy Purwanto melalui siaran pers pemprov.
Baca Juga: Dinilai Bohongan, Kadisdik DKI: PPDB Sistem Zonasi di Jakarta Paling Adil
Tim Investigasi PPDB 2019 Jawa Barat menemukan 10 kartu keluarga (KK) yang mencurigakan yang digunakan orang tua calon peserta didik saat mendaftar sekolah.
Berita Terkait
-
PPDB Resmi Berganti Jadi SPMB, Ini Tindak Lanjut Pemda
-
SPMB Andalkan Sekolah Negeri, PSPK Ingatkan Dikdasmen Masih Ada 310 Daerah Kekurangan SMAN
-
Perubahan Sistem Zonasi SPMB, Menteri Dikdasmen: Murid Bisa Sekolah Lintas Provinsi, Asalkan Dekat Rumah
-
SPMB 2025 Apa Ada Zonasi? Penerimaan Siswa Jalur Baru Sistem Pengganti PPDB
-
PPDB Diganti SPMB! Apa Bedanya? Cek Selengkapnya di Sini!
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar