SuaraJabar.id - Puluhan siswa bersama orangtuanya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019). Mereka protes terkait kebijakan sistim zonasi pendaftaran sekolah yang ditetapkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
Mereka yang menjadi korban Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) onile itu menilai telah membuat 21 siswa miskin tidak bisa sekolah.
“Ini aksi solidaritas kami DKR untuk keluarga miskin yang anaknya ditolak oleh sekolah negeri Depok,” kata Ketua DKR Depok Roy Pangharapan kepada Suara.com, usai aksi di Jalan Margonda, Depok.
Roy menerangkan, siswa miskin ditolak di sekolah negeri karena para siswa ini mendaftar ke sekolah yang tidak sesuai dengan zona yang sudah ditentukan pemerintah. Dari siswa miskin yang ditolak terdapat seorang anak yatim.
"Alasan ditolak katanya karena tidak sesuai zonasi. Padahal SMA dan SMK di Depok belum merata di setiap kecamatan," jelasnya.
“Sudah menjadi kewajiban kami DKR Kota Depok membantu keluarga anggota relawan kami. Apalagi mereka keluarga tak mampu,” lanjut dia.
Lebih lanjut, ia berharap semua siswa miskin di Kota Depok mendapat haknya bersekolah di sekolah negeri tanpa dipersulit oleh sistim zonasi.
“Akomodir semua siswa miskin untuk masuk sekolah negeri, agar subsidi pendidikan dari pemerintah tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan zonasi sekolah sangat merugikan bagi keluarga rakyat miskin.
Baca Juga: Asyik, Warga Depok yang Lahir 1 Juli Bisa Bikin SIM Gratis Senin Besok
“Herannya justru kebijakan menteri yang mengorbankan keluarga miskin ini bisa berlaku dibawah pemerinahan Presiden Jokowi. Kok malah bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi sendiri yang berusaha memudahkan pelayanan bagi rakyat khususnya yang miskin dan tidak mampu,” katanya.
Sistem zonasi di Kota Depok kata Roy, sudah merepotkan keluarga miskin dan sampai tidak bisa sekolah.
“Bagaimana dengan daerah pelosok, di luar Jawa dan desa-desa terpencilnya. Bagaimana sumberdaya manusia bisa maju, sekolah saja dipersulit,” katanya.
Ia kemudian berharap pada Wali Kota Depok untuk segera turun tangan. Sebab kata Roy, warga depok yang sudah menjadi korban sistem yang dibuat Mendikbud.
“Kegagalan pemerintah kota Depok membangun gedung SMA SMK yang tidak merata di setiap kecamatan di kota depok, sebagai contoh kecamatan Beji, tidak memiliki SMA SMK,” pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Elkan Baggott Curhat ke Jordi Amat: Saya Harus Seperti Apa?
Pilihan
-
Menko Airlangga: Tidak Ada Negara yang Bisa Tumbuh Konsisten di 5 Persen
-
Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
Terkini
-
Lewat Program GEMPITA Lestari bersama UI, Bank Mandiri Perkuat Literasi Keuangan
-
Duel Parang Maut di Jasinga: WS Tewas dengan Luka 20 Cm Tembus Paru-paru, AF Jadi Tersangka
-
Kematian WS: Dari Ejekan di Lapangan Bola Jasinga, Berakhir Maut di Ujung Parang
-
IHR-Merdeka Cup 2025, Penonton Bakal Nikmati Kejuaraan Berkuda di Track Tepi Pantai Pangandaran
-
Dari Kurir Jadi Juragan! Dua Warga Bandung Raup Omzet Ratusan Juta