Adik Terpidana Suap Meikarta Maju Cawabup Bekasi, Ini Kata Pengamat Hukum

SuaraJabar.id - Majunya Tuti Yasin, adik kandung mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam bursa calon wakil bupati (cawabup) dinilai sebagai upaya untuk mempertahankan dinasti politik keluarga Neneng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tuti sendiri digadang-gadang sebagai kandidat terkuat pendamping Bupati Bekasi saat ini, Eka Supri Atmaja.

Seperti diketahui, saat ini suami Neneng, Almaida Rosa menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Begitu juga Novi Yasin yang juga terdaftar sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Selain dua nama tersebut, sejumlah kerabat Neneng juga sempat tampil dalam pemilihan legislatif (pileg) namun sayangnya belum beruntung.

Pengamat Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Slamet Pribadi mengemukakan secara hukum memang tidak ada larangan mengenai dinasti politik, namun memiliki risiko besar terjadinya korupsi.

Baca Juga: Tolak Cawabup Bekasi Dari Luar Daerah, 28 Ormas Siapkan Aksi Besar-besaran

"Dinasti itu menimbulkan nepotisme. Nepotisme itu pemicu korupsi, bisa korupsi individual, bisa secara berjenjang. Karena seakan-akan negara ini milik yang bersangkutan. Kemudian negara ini atau wilayah ini diturunkan ke dinastinya," ujarnya, Jumat (5/7/2019).

Terkait pencalonan adik kandung Neneng Hasanah Yasin yang terbelit kasus suap mega proyek Meikarta, ia enggan berkomentar kasus serupa bakal kembali terulang atau tidak.

"Kejahatan itu tidak bisa diwariskan, kalau soal perdata itu bisa diwariskan. Kalau kejahatan tidak bisa, itu urusan pribadi," paparnya.

Meski begitu, ia berpandangan dinasti politik dapat berdampak positif, jika mempunyai niatan baik.

"Dinasti itu nggak apa-apa jika dia baik. Yang tidak boleh itu kalau tidak baik, itu dalam pandangan sempit saya," kata Mantan Juru Bicara Divisi Humas Mabes Polri ini.

Baca Juga: Periksa Wabup Bekasi, KPK Cek Perizinan Proyek Meikarta

Oleh karena itu, ia berpandangan cawabup Bekasi yang ideal adalah mereka yang paham soal administrasi, paham hukum dan taat asas.