SuaraJabar.id - DPRD Kota Depok mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti kelompok lebian, gay, biseksual dan Transgender atau LGBT. Partai Gerindra sebagai partai yang terdepan akan perjuangkan Raperda Anti LGBT di Depok.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Hamzah. Alasan Fraksi Partai Gerindra mengajukan Raperda anti LGBT intinya dari landasan filosofis, sosiologi, dan landasan Yuridis.
Selain itu, juga Raperda ini bentuk dari aspirasi masyarakat Kota Depok.
"Kita ajukan Raperda anti LGBT untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dari semua Fraksi sudah setuju dan Raperda ini inisiatornya dari Fraksi Gerindra, " kata Hamzah ketika dikonfirmasi Suara. com, Minggu (21/7/2019).
"Usulan Raperda ini sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan," lanjut Hamzah.
Hamzah menjelaskan, dasar pengajuan Raperda ini berdasarkan landasan pertama filosofis, di mana negara ini ber landasan pada Pancasila sebagai ideologi negara UUD 1945 sebagai landasan Konstitusionlnya. Lalu setiap perbuatan yang dinilai menciderai nilai luhur patut ditertibkan.
"Prilaku LGBT dinilai telah bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua, " nilainya Hamzah.
Kedua soal landasan Sosiologis, ia mengatakan bahwa telah ditemukan secara fakta yang terjadi di Kota Depok terkait fenomena Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Di mana keterangan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok mencatat peningkatan jumlah laki-laki berhubungan seks dengan sesama, tumbuh subur di kota ini menjadi wilayah startegis.
Baca Juga: Marak Seks Menyimpang di Lapas, Napi LGBT Bakal Diisolasi
"Tercatat 2014 ada 4.932 gay dan bertambah, kini ada sekitar 5.791 gay," kata dia.
Bahkan lebih lanjut, Dinas Sosial Depok mengungkapkan ada 114 orang dari 222 orang yang mengindap HIV adalah para gay. Data itu didapat dari organisasi dan Puskesmas yang bermitra dengan Dinsos Depok sepanjang Januari hingga Maret 2017 lalu.
"Dinas Kesehatan Kota Depok juga mencatat, penderita HIV atau AIDS di kota ini mencapai 168 orang periode September 2018. Jumlah itu didominasi penderita dengan prilaku seks menyimpang, yakni pria pecinta sesama jenis alias gay, " ungkapnya.
"Ini sudah lama diusulkan dan sudah hampir tujuh fraksi yang setuju dan kami dari Gerindra meminta segera di sahkan," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok Sri Utami menjelaskan bahwa Raperda anti LGBT itu pihaknya belum pernah mendapat paparan Raperda itu.
Bahkan, belum juga mendapat disposisi dari pimpinan DPRD untuk menindaklanjutinya usulan tersebut dan belum tahu draf isi Raperda itu seperti apa.
Berita Terkait
-
Marak Seks Menyimpang di Lapas, Napi LGBT Bakal Diisolasi
-
Napi LGBT Dituding Sebar Virus Penyimpangan Seksual di Lapas
-
Kisah Narapidana Jadi Gay dan Lesbian, Dipaksa Oral Hingga Koleksi Sex Toys
-
Narapidana Bisa Jadi Gay dan Lesbian di Penjara Indonesia
-
Andai Anaknya LGBT, Sikap Pangeran William Ini Bikin Takjub
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Bobotoh Meninggal dalam Kecelakaan di Tol Tegal, Persib Siapkan Penghormatan dengan Pita Hitam
-
Diduga Hendak Tawuran, 12 Pemuda di Garut Diamankan Polisi, Enam Senjata Tajam Disita
-
Polresta Karawang Siagakan 390 Personel Amankan Pilkades Digital di 67 Desa
-
Motif Pembunuhan Wanita di Kos Cigugur Tengah, Pelaku Sakit Hati Diusir
-
Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Masjid At-Ta'awun di Puncak