SuaraJabar.id - Ratusan ribu Pohon Mangrove di Pesisir Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terancam akibat tumpahan minyak di area Tanjung Lepas Pantai Pertamina Hulu Energi di Blok Offshore Nort West Java.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alipbata, Sonaji mengemukakan tumpahan minyak Pertamina itu mengancam 300 ribu Pohon Mangrove.
"Hampir lebih dari 300 ribu pohon mangrove di hutan bakau di pesisir pantai Utara ikut terdampak dari tumpahan minyak Pertamina. Ini sangat merugikan kami," ungkapnya, Rabu (7/8/2019) saat dihubungi.
Ia menjelaskan, jumlah pohon mangrove tersebut didapat setelah pihaknya melakukan peninjauan dan pendataan langsung ke lokasi terdampak tumpahan minyak. Lokasi tersebut di antaranya, Pantai Muara Bungin dan Pantai Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong.
Dari pengamatannya di lokasi, batang pohon yang ditemukan dalam kondisi sobek, terkelupas, hingga melepuh terkena panas minyak.
Sedangkan daun mangrove menjadi layu dan mengering. Lantaran di saat malam hari, air pasang sehingga daun mangrove seluruhnya terendam air laut yang telah terkontaminasi tumpahan minyak itu. Akibat insiden itu, objek wisata hutan mangrove Muaragembong yang biasanya selalu ramai dikunjungi wisatawan, dalam sekejap berubah menjadi sepi pengunjung.
"Kami meminta kepada pihak berwenang terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kami sedih karena kami ikut menanamnya juga dulu, karena sebagian pohon itu atau 59.597 di antaranya merupakan sumbangan CSR perusahaan dan relawan selama empat tahun terakhir yang dipercayakan kepada kami," kata Sonaji.
Tangkapan Ikan Nelayan Turun
Dia juga menambahkan, selain berdampak pada kelangsungan hidup hutan mangrove, insiden tumpahan minyak itu juga mengakibatkan penurunan hasil tangkapan serta penjualan nelayan setempat.
Baca Juga: Gubernur Jabar Pimpin Koordinasi Penanganan Tumpahan Minyak di Karawang
"Bibit udang maupun benih ikan di tambak turut mati. Tangkapan nelayan turun 90 persen pas dijual harganya ikut anjlok karena terkena isu ikan beracun," ungkapnya.
Belum lagi, kata dia, sebanyak 120 warga pesisir terserang penyakit gatal-gatal pun sesak napas akibat bau menyengat.
"Kami berharap warga yang dirugikan segera menerima kompensasi dari Pertamina, sebab hingga kini bentuk kompensasi dari pemerintah belum dilakukan, padahal warga Karawang sudah," tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno juga meminta Pertamina merealisasikan pemberian kompensasi kepada para nelayan dan petambak yang terdampak tumpahan minyak.
"Saya sudah ke Muaragembong kemarin. Setidaknya ada tiga desa yang terdampak tumpahan minyak mentah pertamina," katanya dalam keterangan WhatsApp.
Ketiga desa tersebut meliputi, Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti, dan Pantai Sederhana. Dari keterangan nelayan setempat, ia mendengar tangkapan nelayan menurun drastis pascainsiden tersebut, dari semula enam hingga tujuh kilogram ikan, udang, rajungan, dan cumi perhari menjadi hanya satu kilogram saja.
Lantaran itu, Nyumarno mendesak PT Pertamina segera memberikan ganti rugi kepada petani, nelayan, dan petambak di Kabupaten Bekasi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mendata mereka yang terdampak.
Sementara itu, Camat Muara Gembong Junaefi membenarkan tumpahan minyak itu berada di wilayahnya. Menurutnya, tumpahan minyak mulai memasuki wilayahnya pada Minggu (21/7/2019) lalu.
"Saya mendapat informasi dari warga pada hari Minggu sekitar jam 17.00 WIB, ada tumpahan minyak di bibir pantai," katanya.
Saat ini, kata dia, pemerintah sudah meminta para petambak yang berada disisi pantai, untuk menutup saluran yang terhubung ke laut agar tumpahan minyak tidak merambah ke tambaknya.
"Kita langsung minta ke petambak untuk tutup saluran ke lautnya, takutnya ikan dan udang para petambak ikut mati akibat tumpahan minyak tersebut," jelasnya.
Kepala Kepolisian Sektor Muaragembong AKP Syaiful Anwar mengatakan unsur Muspika Muaragembong telah melakukan pertemuan dengan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) untuk membahas tentang tindak lanjut penanganan pencemaran minyak tersebut pada Selasa (23/7/2019) kemarin.
"Dari hasil pertemuan, PHE menugaskan OSCT (Oil Spill Combat Team) untuk melakukan kegiatan pembersihan minyak di lapangan," imbuhnya.
Dalam melakukan pembersihan minyak, pihak OSCT akan berkordinasi dengan Kepala Desa Pantai Bakti dan Pantai Bahagia untuk mencari solusi dengan menyiapkan tenaga kebersihan.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
-
Gubernur Jabar Pimpin Koordinasi Penanganan Tumpahan Minyak di Karawang
-
Tumpahan Minyak Sudah Kemana-mana, Anies Baru Bentuk Tim Penanganan
-
Pertamina Klaim Tumpahan Minyak di Laut Karawang Tinggal 10 Persen
-
Pertamina Baru Bergerak Setelah Menteri Susi Kirimi Foto Tumpahan Minyak
-
Laut Karawang Tercemar Tumpahan Minyak, Susi Minta Ini ke Pertamina
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Membelah 24 Adegan Sadis: Kronologi Mantan Polisi Habisi Pacar, dari Jemput Mesra Hingga Kabur
-
Mantan Polisi Peragakan 24 Adegan Sadis Bakar Pacar di Kamar Kos Indramayu
-
Tragedi Gas Bocor di Cianjur: Usai Ganti Tabung Langsung Nyalakan Kompor, Satu Keluarga Terbakar
-
Dedi Mulyadi 'Naksir' RSUD Kota Bogor, Dedie Rachim Beri Lampu Hijau Bersyarat
-
Kursi Tribrata 1 Digoyang, Isu Pergantian Kapolri Jadi Sinyal Kuat Tekanan Politik untuk Listyo