SuaraJabar.id - Serikat pekerja di Kota Depok menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (Uu) Nomor 13 Tahun 2003. Mereka menolak karena revisi Uu Ketenagakerjaan disinyalir akan membawa angin segar bagi pekerja Warga Negara Asing (WNA).
Pasalnya, Uu ini memperbolehkan WNA menjabat diperusahaan sampai ke level Manager HRD dan berbagai kemudahan lainnya.
"Sebelum direvisi, pekerja WNA hanya boleh menjabat sebagai staf ahli dan harus memiliki pendamping serta harus belajar Bahasa Indonesia. Dengan Revisi tersebut, pemerintah membuka peluang tenaga kerja asing besar-besaran untuk masuk ke Indonesia," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok Wido Pratikno kepada wartawan di Kota Depok pada Jumat (16/8/2019).
Wido menegaskan bakal melawan kebijakan tersebut, karena jika sampai level manajer HRD saja dijabat oleh orang asing dikawatirkan terjadi misskomunikasi karena perbedayaan budaya.
Baca Juga: Ribuan Buruh Bekasi Minta Perlindungan Pemda Soal Revisi UU Ketenagakerjaan
"Kalau HRD diambil tenaga kerja asing, ini budaya Indonesia, nggak boleh. Kan kita nggak tahu orang asing itu budayanya seperti apa, orang Jawa seperti apa, orang Batak, Sunda dan seterusnya seperti apa," kata Wido.
Menurutnya, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok saat ini ada 300 pekerja WNA di Depok yang semua menjabat sebagai staf ahli di perusahaan-perusahaan asing di Kota Depok.
"Dengan revisi ini boleh nanti supervisor orang asing, manajer HRD dari orang asing. Oleh karena itu, peluang untuk Rakyat Indonesia akan tertutup," katanya.
Wido melanjutkan, pihaknya akan menggelar audiensi dengan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad dan DPRD Kota Depok untuk meminta rekomendasi menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini. Lantaran, revisi ini akan merugikan Kota Depok yang masih memiliki jumlah pengangguran sebanyak 73 ribu orang.
"Seperti daerah Karawang, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung yang sudah mengeluarkan rekomendasi penolakan revisi UUK 13 2003. Kami juga ingin minta rekomendasi Wali Kota dan Ketua DPRD soal ini," ungkapnya.
Baca Juga: Menaker Tunggu Usulan Buruh soal Revisi UU Ketenagakerjaan
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Profil Ditho Sitompul Anak Hotma Sitompul: Pendidikan, Karier, dan Keluarga
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- Ini Alasan Hotma Sitompul Dimakamkan dengan Upacara Militer
Pilihan
-
Liga Inggris: Kalahkan Ipswich Town, Arsenal Selamatkan MU dari Degradasi
-
Djenahro Nunumete Pemain Keturunan Indonesia Mirip Lionel Messi: Lincah Berkaki Kidal
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Layar AMOLED Terbaik April 2025
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V50 Lite 4G vs vivo V50 Lite 5G, Serupa Tapi Tak Sama!
-
PT LIB Wajib Tahu! Tangan Dingin Eks Barcelona Bangkitkan Liga Kamboja
Terkini
-
Cianjur Rawan Predator Anak! Ada 17 Kasus Pencabulan dan Pemerkosaan
-
UMKM Perhiasan Batu Alam Jangkau Pasar Internasional Berkat BRI
-
Kasus Korupsi Dana Hibah NPCI Jabar Diduga Rekayasa, Terungkap di Persidangan
-
Prestasi Mendunia dan Membanggakan: BRI Raih Euromoney Private Banking Awards 2025 di London
-
Kain Tenun Ulos Kebanggaan Indonesia Sukses Tembus Pasar Amerika Serikat Berkat Klasterkuhidupku BRI