Penyediaan Bus Transportasi Bukan Solusi Pemecah Kemacetan di Kota Bekasi

SuaraJabar.id - Pengoperasian 20 Bus Rapid Transit di Kota Bekasi pada Kamis (22/8/2019) dinilai bukan satu-satunya faktor pendukung pemecah kemacetan. Bus tersebut merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi, Harun Alrasyid, menilai perlu adanya upaya pendukung seperti kebijakan sistim rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan.

"Penyediaan bus transportasi massal bukan salah satu solusi pemecah kemacetan di Kota Bekasi. Harus didukung dengan kebijakan yang tidak populer," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi, Harun Alrasyid, Minggu (25/8/2019).

Harun menambahkan, kebijakan yang tidak populer itu diantaranya memberlakukan penerapan sistim ganjil genap dan penerapan jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP). Kebijakan itu sangat strategis untuk mendukung keberadaan seluruh bus transportasi.

"Karena lebar jalan yang ada di Kota Bekasi belum bisa menampung volume kendaraan," kata dia.

Keberadaan bus tersebut kata dia, hanya sebagai agenda pemerintah untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan. Termasuk meminimalisir penggunaan angkutan pribadi ke angkutan massal.

"Jadi kalau masih hanya menyediakan bus, tapi tidak didukung lainnya pasti akan macet juga. Kan sudah banyak kejadiannya," ujarnya.

Kemacetan di Kota Bekasi, kata Harun, sudah sangat krodit. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah daerah bisa memberikan daya tarik ke seluruh armada yang dioperasikan. Daya tarik itu bisa dimulai dari harga, tujuan dan kenyamanan.

"Kalau bisa sampai ada jalur khusus agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan menggunakan transportasi massal," jelasnya.

Baca Juga: Sambangi Kantor TransJakarta, Vietnam Belajar Sistem Transportasi di DKI

CEO PT Teknologi Rancang Olah Nusantara (Tron), David Santoso, menambahkan, pihaknya berharap dua rute baru yang melayani perjalanan Vida-Summarecon-Vida dan Wisma Asri-Sumber Arta-Wisma Asri ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang efektif dan efisien.

Pada tahap awal ini, dua rute baru Trans Patriot baru dilayani masing-masing tiga armada selama masa sosialisasi. Selama masa sosialisasi juga operator belum mematok tarif.

Namun pada awal September 2019 saat kedua rute sudah dilayani efektif oleh masing-masing sepuluh armada, tarif sebesar Rp 7.000 akan dibebankan kepada penumpang.

"Nantinya setelah pasar penumpang telah terbentuk, baru kami berlakukan tarif variabel yang disesuaikan dengan jarak tempuh, kisarannya antara Rp 5.000 sampai Rp 10.000 dan transaksinya nontunai. Penumpang yang ingin mengakses dua rute baru Trans Patriot ini harus menyiapkan uang elektronik dengan saldo cukup juga mengunduh aplikasi jika ingin mendapatkan layanan yang menyeluruh semisal mengecek posisi juga waktu tunggu Trans Patriot," ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pengoperasian dua rute baru ini berbeda dengan rute yang sudah lebih dulu ada. Pemkot Bekasi dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan subsidi untuk mengoperasikan 20 bus untuk dua rute.

Namun, kata dia, seluruh pembiayaan operasional akan dibebankan kepada pihak ketiga selaku operator yang bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) PD Mitra Patriot (PDMP) selaku pengelola angkutan masal tersebut.