SuaraJabar.id - Politikus Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat, Machrul Falak mempertanyakan wacana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait keinginannya untuk menggabungkan Bekasi dengan DKI Jakarta.
Machrul yang juga Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 ini menilai bukan hal yang gampang bagi Bekasi untuk bergabung dengan DKI Jakarta. Sebab ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi apabila sebuah daerah ingin melakukan penggabungan kota.
"Penggabungan sebuah kota/kabupaten (Daerah Otonom) dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pada pasal 22 Ayat 1. Apakah Kota Bekasi Bangkrut?," ujar Machrul kepada suara.com, Minggu (25/8/2019).
Pada pasal 22 Ayat 1, kata Machrul, berbunyi daerah otonom dapat dihapus apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Baca Juga: Area Kantin Kampus IISIP Jakarta Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta
Machrul menilai usulan penggabungan Daerah Otonom harus mempunyai kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan.
"Rinciannya adalah berdasarkan keputusan Kepala daerah, dan DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Keputusan Gubernur + Keputusan DPRD ) dan selanjutnya rekomendasi dari Mendagri untuk di setujui Presiden. Apakah pak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) beserta DPRD propinsi mau menyetujui dan mengusulkan?," tanyanya lagi.
Meski demikian, Machrul tidak ingin berspekulasi alasan orang nomor satu di Kota Bekasi itu ingin bergabung dengan DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara. Berdasarkan histori, Kota Bekasi ingin cerai dari wilayah cakupan Jawa Barat lantaran ngotot meminta ambil alih pengelolaan SMA/SMK.
Sebab, sejak 2017 Pemprov Jawa Barat telah mengambil alih pengelolaan SMA/SMK dalam UU 23/2014. Machrul sendiri menganggap jika pengambil alihan pengelolaan SMA/SMK adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan kemauan pribadi Gubernur.
"Jadi revisi dulu UU-nya. Jika Pemerintah Kota Bekasi ingin menggratiskan SMA/SMK dengan tidak berbenturan dengan UU 23 /2014 adalah dengan memberikan stimulasi biaya pendidikan kepada masing-masing siswa-siswi SMA/SMK dengan mentransfer dana yang dibutuhkan untuk SPP, lansung ke Rekening Siswa/i SMA/SMK tersebut. Nanti dari Siswa/i membayarkan ke sekolahnya masing-masing," kata dia.
Baca Juga: Nasi Lemak Taste of Malaysia Manjakan Lidah Penikmat Kuliner di Jakarta
Disisi lain, Pemerintah Kota Bekasi ia gambarkan kecewa kepada Pemprov Jawa Barat lantaran hanya mendapatkan 30 persen. Yang diketahuinya, Pemkot Bekasi ngotot kepada Pemprov Jabar untuk membagi keuntungan dalam Pajak Kendaraan yang telah disetorkan kepada Jawa Barat dari Kota Bekasi.
Berita Terkait
-
Selain Lucky Hakim, Istri Wali Kota Bekasi Juga Jadi Korban Amukan Dedi Mulyadi
-
Momen Pramono dan Rano Karno Halal Bihalal Bareng ASN di Balai Kota DKI
-
2,37 Persen ASN DKI Absen di Hari Pertama Kerja
-
JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
IHSG Hari Ini Anjlok Parah, Prabowo Mengaku Tidak Takut Hingga Singgung Judi
-
Kopicek: Ketika Komunitas Mata Hati Mengubah Stigma Tunanetra Melalui Kopi
-
IHSG Bergejolak, Prabowo Sesumbar: Saya Tidak Takut dengan Pasar Modal
-
7 Rekomendasi HP Murah Memori Jumbo Terbaru April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
AFC Sempat Ragu Posting Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tuai Kritik, Dedi Mulyadi Sentil Soal Etika Pejabat!
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal