SuaraJabar.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih ngotot ingin menggabungkan wilayah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
Bahkan, saat ini Rahmat sudah menyiapkan tim khusus untuk membahas penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
"Rencana pembentukan tim khusus sudah ada, timnya sudah saya siapkan, tapi masih dalam kajian, sekaligus mengkaji regulasi yang ada," katanya kepada Suara.com, Rabu (11/9/2019).
Disinggung soal referendum seperti yang didorong DPRD Kota Bekasi, menurut Rahmat, tidak diperlukan.
"Tidak perlu (referendum), kalau mau jadi negara sendiri baru referendum, kayak Timor Timur," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika didorong referendum akan lebih sulit. Soalnya, harus mengubah Undang-undang Jawa Barat, Undang-undang DKI dan Undang-undang Nomor 9 tentang berdirinya Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 1996.
"Panjang ceritanya, tapi keinginannya kuat (gabungkan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta)," katanya.
Rahmat mengungkapkan, dalam pembentukan tim khusus itu, nantinya akan ada beberapa wacana regulasi yang digulirkan.
Contohnya, tetap mengadakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca Juga: Tak Setuju Bekasi Gabung ke Jakarta, Sutiyoso Sarankan Ini
"(Jangan takut DPRD-nya hilang), ya nanti dibicarakan kalau bisa pileg. Sekarang pun dengan Jawa Barat kan bisa pileg. Wali kotanya? Kalau bisa pilkada nanti ketika masuk DKI," katanya.
Rahmat juga meminta kepada sejarawan agar tidak takut dengan kehilangan nama Bekasi. Soalnya, ada beberapa opsi yang akan di ajukan nanti jika bergabung dengan DKI Jakarta.
"Kan masih ada Kabupaten Bekasi. Ya, namanya kan tidak harus DKI Jakarta Tenggara, bisa jadi DKI Bekasi, DKI Kota Bekasi kan, whatever (terserah) lah semuanya kan di susun regulasinya," ucapnya.
Rahmat juga meminta masyarakat tidak khawatir soal gabungnya Kota Bekasi ke Jakarta dengan pemindahan wilayah Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pertanyaannya nanti biasa, Jakarta nanti sepi? Ya enggak lah, trademark (brand) Jakarta sudah mendunia, enggak mungkin. Tidak semudah itu memindahkan pusat ekonomi ya, tiba-tiba ikut ke Kalimantan atau daerah lain ya. Butuh bertahun-tahun lah, ukurannya Jakarta berkembang ini kan republik, usai saat ini 74 tahun, Jadi begitu cara berfikirnya," beber Rahmat.
"Lihat saja Kuala Lumpur dengan Putra Jaya (Malaysia), ekonominya tidak ada yang dibawa ke Putra Jaya," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Persib Bandung Gaet Sergio Castel: 5 Poin Penting Rekrutan Anyar Pangeran Biru
-
Kisah Inspiratif Mitra SEG: Dari Pendampingan Menuju Kemandirian Ekonomi dan Sosial
-
AyoBandung Dorong UMKM Kuasai AI Lewat Workshop Konten Digital
-
Sentil Budaya Pencitraan, Bupati Rudy Susmanto: Menanam Pohon Itu di Tanah, Bukan di Baliho
-
Investasi SDM Jepang di Bogor, Brexa Targetkan Kirim 4.000 Tenaga Kerja Profesional Tahun Ini