SuaraJabar.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menepis tudingan bertindak semena-mena lantaran mencopot spanduk organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang berisi kritikan untuk pemerintah kota desa tersebut.
Pihak Satpol PP Kota Depok menyatakan pencopotan spanduk Garbi berukuran besar yang berada di Jalan Margonda dan tidak jauh dari Balaikota Depok, tidak dilakukan pihaknya. Namun pencopotan tersebut merupakan dari pihak pengelola pengelolaan reklame.
"Meluruskan (pencopotan spanduk) bukan Satpol PP, tapi mereka (pengelolaan reklame spanduk) sendiri yang mencopot," kata Kepala Satpol PP Lienda kepada Suara.com pada Jumat (6/12/2019).
Meski begitu, pencopotan spanduk Garbi oleh pihak pengelola memang atas imbauan Satpol PP melalui kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum). Dikatakan Linda, pemasangan baliho tersebut belum mendapat memperlihatkan izin pemasangan reklame.
"Jadi pembayaran pajak reklame itu berbeda dengan izin pemasangan reklame. Walaupun sudah bayar, jika belum ada izin pemasangan, seharusnya belum boleh dipasang. Ini juga sekaligus sebagai edukasi kepada warga tentang perbedaan keduanya (membayar pajak retribusi dan izin pemasangan)," katanya.
Sebelumnya, pihak Garbi angkat bicara mengetahui aksi petugas Satpol PP yang mencopot spanduk milik mereka di Jalan Raya Margonda. Kuasa hukum Garbi, Slamet mengancam bakal menggugat Pemerintahan Kota Depok secara perdata.
"Jangan semena-mena (Pemkot Depok) gitu. Kami akan perkarakan masalah ini ke PN Depok."
Diketahui, dalam baliho yang dicopot tersebut terpampang foto Ketua Garbi Kota Depok Bayu Adi Permana dan juga tulisan: "Kemiskinan, Kemacetan, Pelayanan, Upah Minimum, Kesehatan dan Pendidikan." Kemudian di bagian bawah baliho juga bertuliskan: "Bosan yang Lama? Ganti yang Baru."
Kontributor : Supriyadi
Baca Juga: Murka Baliho Dicopot, Garbi Ormas Bentukan Fahri Ancam Gugat Pemkot Depok
Berita Terkait
-
Murka Baliho Dicopot, Garbi Ormas Bentukan Fahri Ancam Gugat Pemkot Depok
-
Delapan Anak Punk Dihukum Hormat Bendera karena Tak Hafal Pancasila
-
Pasca Ledakan, Satpol PP Hanya Berjaga di Luar Monas
-
Bangun Alun-alun Kota Bogor, Ratusan Lapak PKL Dibongkar Petugas
-
10 Anggota Satpol DKI Jadi Tersangka Pembobol ATM, Polisi: Bakal Bertambah
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
IHR-Merdeka Cup 2025, Penonton Bakal Nikmati Kejuaraan Berkuda di Track Tepi Pantai Pangandaran
-
Dari Kurir Jadi Juragan! Dua Warga Bandung Raup Omzet Ratusan Juta
-
KRL Lumpuh Total Dihantam Gempa Bekasi: 5 Fakta Menegangkan di Balik Normalisasi Cepat
-
Cerita di Balik Layar Pemulihan KRL Usai Gempa Bekasi: Hujan Deras Tak Hentikan Kami
-
Warisan Proyek Mangkrak di Meja Dedi Mulyadi, Sanggupkah Akhiri Kutukan 10 Tahun TPPAS Lulut Nambo?