SuaraJabar.id - Warga Depok, Jawa Barat akan didenda Rp 2 juta jika tak punya garasi, sementara punya mobil. Denda itu dijatuhkan jika warga Depok parkir mobil di depan rumahnya.
Hal itu tercantum dalam Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan. Perda itu sudah disahkan oleh DPRD Kota Depok pada, Rabu (8/1/2020) kemarin.
Sebelumnya dalam rancangan Perda disebutkan warga Depok yang memiliki kendaraan mobil pribadi wajib memiliki garansi mobil dan jika memiliki mobil tidak memiliki garansi dikenakan denda Rp 20 juta. Namun hasilnya, DPRD menjatuhkan putusan denda hanya Rp 2 juta.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Depok Sri Utami menegaskan bahwa Perda pengelolaan perhubungan sudah disahkan dan terdapat pengaturan garasi mobil pribadi.
Baca Juga: Raperda Wajib Miliki Garasi Mobil Disahkan, Ini Syarat Dari DPRD Depok
"Pembentukan perda merupakan amanah aturan perundangan yang lebih tinggi dan selalu ditujukan untuk meningkatlan kesejahtraan masyarakat khususnya, warga Depok. Dan perda ini mengatur tentang pengelolaan perhubungan secara menyeluruh tidak hanya mengatur masalah garasi saja, " kata Sri Utami kepada Suara. com, Jumat (10/1/2020).
Lalu Sri Utami meluruskan bahwa sanksi dengan denda Rp 20 juta untuk tidak memiliki garansi mobil tapi mempunyai kendaraan mobil itu tidak benar. Sesuai pembahasan di BPPD DPRD dan Dishub Depok dendanya hanya Rp 2 juta.
"Sanksi untuk pelanggaran ini juga bertahap mulai dari peringatan tertulis, sanksi administratif dan terakhir dengan denda maksimal sebesar Rp 2 juta, bukan 20 juta sebagaimana ramai dibincang di medsos, " jelas Sri Utami.
Sri Utami menjelaskan, aturan tentang wajib garansi mobil bagi pemilik kendaraan adalah untuk menyikapi pertumbuhan kendaraan di Depok yang tinggi. Dimana sebagian masyarakat ada yang menyimpan kendaraannya di fasos dan fasum seperti di pelataran masjid, taman, sarana olah raga dan tepi jalan.
Di mana, hal ini dikeluhkan masyarakat karena mengganggu akses mobilitas masyarakat, keamanan, kenyamanan warga serta hak anak untuk bermain di taman dan berolahraga.
Baca Juga: Totalnya Rp 1 Miliar, Garasi Mobil Prabowo Subianto Didominasi Jenis Ini
"Aturan penguasaan garasi baik memiliki maupun sewa juga diterapkan di negera maju seperti di Jepang, dan lainya.
Berita Terkait
-
Adabnya Dibandingkan, Begini Bedanya Penampakan Garasi Rumah Ayu Ting Ting vs Arafah Rianti
-
Adu Isi Garasi Mobil Andre Taulany dan Raffi Ahmad di Tengah Parodi Gelar Doktor Honoris Causa
-
Jangan Coba-Coba Bikin Garasi di Jalan Umum, Ini Denda dan Sanksi yang Menanti
-
Pejabat Desa di Bogor Tewas Bersama Seorang Wanita di Dalam Mobil
-
Jangan Pakai Kantong Plastik! Wali Kota Depok Imbau Pembagian Daging Kurban Pakai Ini
Terpopuler
- Yamaha Siapkan Motor Crossover Touring dengan Teknologi Mutakhir, XMAX Kalah Kelas
- Pesona Pesaing Yamaha XMAX dari Suzuki, Punya Mesin Lebih Gede dengan Harga Setara Toyota Alphard
- Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
- Fedi Nuril Takut Indonesia Kembali ke Masa Orde Baru, Reaksi Prabowo Terhadap Kritikan Jadi Bukti
- Natasha Rizky Ajukan Persyaratan Sebelum Menikah dengan Desta, Hanya Satu yang Tak Disetujui
Pilihan
-
Paspor Indonesia Kalah dari Timor-timur, Publik: Bikin Malu dan Menyusahkan!
-
Awali Pekan Ini, Emas Antam Naik Harga Jadi Rp1.741.000/Gram
-
McKinsey & Company Bagikan Prediksi Dampak Bank Emas Indonesia Terhadap PDB
-
Hasil Liga Spanyol: Real Betis Bangkit dari Ketertinggalan, Taklukkan Leganes dalam Drama Lima Gol
-
Detik-detik Jay Idzes Bikin Romelu Lukaku Tak Berkutik, Venezia Tahan Napoli Tanpa Kebobolan
Terkini
-
Waspada Aksi Spesialis Pembobol Rumah, Berikut Tips dan Solusi Keamanan Agar Anda Bisa Mudik dengan Tenang
-
Anak 10 Tahun Hanyut di Sungai Cikadongdong, Bupati Kuningan Turun Langsung Pimpin Pencarian
-
BPBD: Banjir Hingga Longsor Kepung Jawa Barat, Warga Terdampak Mendekati Angka 7000 Jiwa
-
Aep Syaepuloh Tertibkan Pul Pasir dan Warung di Sepanjang Akses Gerbang Tol Karawang Timur
-
Angka Efisiensi Anggaran Daerah di Jawa Barat Belum Final, Ini Alasannya