Ridwan Kamil Tolak Analisa KRL Bogor-Jakarta Risiko Tular Virus Corona

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak analisa yang menyebutkan jika KRL Bogor-Jakarta menjadi jalur yang berisiko menularkan virus corona. Menurut dia masalah penularan virus corona tidak bisa dianalisa dari kewilayahan.

Ridwan Kamil mengungkapkan, terkait permasalahan virus corona atau Covid-19 tidak perlu dihubungkan dengan kewilayahan.

“Jadi tidak perlu menghubungkan dengan kewilayahan karena menurut saya tidak relevan kalau menganalisa isu ini berbasis KTP,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (12/3/2020).

Ridwan Kamil mengungkapkan hal yang perlu dihindari, dicermati dan ditelusuri adalah perilaku sosiologis yakni berkumpul dengan jarak yang dekat. Sehingga terjadi penyebaran yang tidak diharapkan.

Baca Juga: Asmara Abigail Ungkap Alasan Virus Corona Bisa Cepat Menyebar di Italia

“Yang harus dihindari dan ditelusuri dan dicermati adalah perilaku-perilaku sosiologis yaitu berkumpul dengan jarak yang dekat, sehingga terjadi penyebaran yang tidak diharapkan,” ujar Ridwan

Faktanya, kata Ridwan Kamil, pasien kasus 1 positif virus corona terpapar bukan di Depok, tetapi di Jakarta. Ia mengungkapkan tidak perlu membawa kewilayahan dalam permasalahan kasus virus corona.

“Kita bicara fakta saja, terjadinya penyebaran pasien nomor 1 di mana? Di Jakarta, oleh kegiatan yang terjadi sosial aktivitas di Jakarta,” ujar Ridwan Kamil.

Data KRL risiko penyebaran virus corona

Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dinilai tak luput dari penyebaran virus corona alias COVID-19. Commuter rute Bogor-Depok-Jakarta Kota menjadi sarana transportasi umum yang memiliki potensi tertinggi penyebaran virus dari China itu. Data ini terungkap dalam rapat pimpinan yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: 3 Orang di Bogor Diduga Terinfeksi Virus Corona

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menghadirkan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dan pihak terkait lainnya.