Jelang PSBB Bodebek, 5 Kepala Daerah di Jabar Minta Operasional KRL Disetop

SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bogor bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Barat sepakat untuk mengusulkan penutupan sementara operasional kereta api listrik atau KRL Commuter Line. Hal itu untuk mencegah resiko penyebaran virus corona.

"Kita rapat ada PT KCI, PT KAI Daops 1, Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok diwakili Kadishub dan Bupati Bekasi diwakili Kadishub menyarankan yang ekstrimnya menutup operasi (KRL) 14 hari," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, usai rapat video conference bersama empat kepala daerah dengan PT KAI dan PT KCI di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin (13/4/2020) malam.

Selain itu, para kepala daerah juga memberikan pilihan alternatif jika memang penutupan sulit dilakukan. Misalnya, pembatasan jam operasional yang lebih ketat lagi terutama saat jam sibuk.

"Ada alternatif jika tidak bisa ditutup penuh, operasional kereta hanya dilakukan bukan jam kerja. Contohnya jam operasional kereta hanya dari jam 11 sampai 2 siang saja. Agar tidak terjadi seperti tadi pagi (penumpukan penumpang di Stasiun Bogor) keluhan itu juga di stasiun lain. Permasalahannya ditidakmampuan kita semua melakuka social distancing di dalam transportasi kereta," bebernya.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Jarak Aman, Penumpang KRL di Bekasi Masih Membludak

Opsi tersebut keluar karena menilai para penumpang KRL Commuter Line memiliki resiko besar terpapar virus corona. Terlebih, dalam waktu dekat kelima wilayah ini akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

"Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia agar tidak terpapar dari covid-19, itu aja dulu. Kenapa harus ditutup? karena resikonya terlalu bebas, dengan pengendalian saat ini yang lemah kita tidak bisa menjamin bahwa pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan-penumpukan penumpang," ucap Dedie.

Selain terkait KRL, dalam rapat koordinasi itu juga akan meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi perkantoran yang masih memperkerjakan karyawannya. Sebab, masih banyak perusahaan di Jakarta tidak meliburkan karyawannya sehinhha mobilitas warga masih tinggi.

"Untuk memikirkan bagaimana sesungguhnya bidang-bidang apa saja yang masih beroperasional di Jakarta sehingga masih saja masyarakat atau mereka yang berangkat dari Bogor atau Bekasi mempunyai tujuan tertntu di Jakarta. Kalau ini bisa dipetakan atau ada langkah lebih tegas, mobilitas warga ke Jakarta bisa ditekan lebih maksimal lagi," ungkap Dedie.

Hasil rapat atau usulan itu akan segera direalisasikan ke dalam surat resmi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak terkait agar dipertimbangkan.

Baca Juga: Penumpang KRL di Stasiun Cilebut Masih Mengular Pagi Ini

"Semua ini agar tujuan dari pada social distancing yang sudah memakan biasa besar ini tidak sia-sia. Kita bicaranya jaring pengaman sosial, distribusi bantuan agar cepat juga ingin kembali normal tapi disatu sisi kita produksi covid-19 dan bagaimana pelaksanaan PSBB ini efektif. Respon PT KAI menyatakan kesanggupannya, jadi tidak menutup kemungkinan (penutupan). Besok Insya allah suratnya dikonsepsi, kita sudah sepakat kolektif saja ditandatangani kemudian disampaikan," imbuhnya.