Kota Bandung Mulai Diserbu Manusia Karung, Siapa Mereka?

SuaraJabar.id - Kota Bandung mulai diserbu gelandangan dan pengemis. Mereka juga disebut manusia karung karena selalu membawa karung saat berjalan meminta belas kasihan.

Manusia karung di wilayah perkotaan diprediksi akan terus bertambah hingga menjelang Idulfitri 2020. Keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) ini dipicu dampak ekonomi pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) serta budaya masyarakat untuk berbagi saat bulan Ramadan.

Kepala Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP-Universitas Padjadjaran, Santoso Tri Raharjo menilai, fenomena Manusia Karung terbilang baru dalam permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberadaan pengemis berkedok pemulung bermodal karung ini mulai bermunculan di jalanan utama kota besar seperti Kota Bandung dan Cimahi.

Baca Juga: Berkeliaran saat PSBB, Gembel dan Pengemis Ditangkap Satpol PP

"Fenomena Manusia Karung ini dipengaruhi besar oleh dampak ekonomi bencana. Ketiadaan lapangan pekerjaan memaksa mereka untuk mengais rejeki dengan cara ini," ungkap pengamat sosial Unpad ini saat dihubungi Ayobandung.com, Senin (11/5/2020).

Menurutnya, karung menjadi media komunikasi PPKS memberi sinyal kepada dermawan untuk memberi bantuan kepada mereka. Karung plastik dan pakaian lusuh ini juga bagian dari perubahan tata cara pengemis mengundang simpati masyarakat.

"Adanya peraturan daerah melarang masyarakat memberi pengemis juga merubah pola PPKS menjadi pemulung, karung ini juga identik dengan PPKS yang tidak meminta. Kecenderungan masyarakat untuk memberi kepada PPKS yang tidak meminta itu lebih tinggi," terangnya.

Semakin banyaknya Manusia Karung, lanjut dia, karena pola ini terbilang sukses menggaet simpati masyarakat sehingga profesi Manusia Karung menular pada PPKS lain.

"Ketika 1 orang menilai cara ini efektif kemudian menjadi contoh penularan pada PPKS lain, hingga akhirnya semakin banyak yang memilih cara ini untuk meraup keuntungan," sebutnya.

Baca Juga: Anies Larang Warga Bagikan Bantuan ke Pengemis Musiman, Ini Alasannya

Santoso meyakini, ratusan Manusia Karung di Kota Bandung dan Cimahi bukan warga lokal, melainkan warga pendatang dari daerah sekitar perkotaan namun juga sebagai daerah dengan kantung kemiskinan tinggi.

"Saya kira 90 persen datang dari luar daerah karena biasanya ada rasa malu pada diri mereka jika mengemis di kampung halaman dan umumnya PPKS yang datang ke perkotaan berasal dari daerah dengan kantung kemiskinan tinggi," katanya.

Dengan lumpuhnya ekonomi akibat pandemi Covid-19, angka 'Manusia Karung' akan terus bertambah hadir di Kota Bandung dan Cimahi. Meski belum melakukan riset secara khusus, Santoso menilai munculnya Manusia Karung diakibatkan lumpuhnya akses pekerjaan bagi mereka.

"Mereka yang biasanya bekerja di perkotaan kemudian pekerjaan hilang karena bencana, sementara di daerahnya juga tidak ada akses pekerjaan akan memilih jalan ini. Keterpaksaan ekonomi saya kira menjadikan banyaknya 'Manusia Karung'," jelasnya.

Terlepas dari kian banyaknya PPKS, lanjut Santoso, fenomena 'Manusia Karung' ini menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan solusi penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Bantuan sosial juga akan lebih efektif dan tepat sasaran jika pemerintah serius membantu masyarakat terdampak ekonomi pandemi Covid-19.

Tindakan refresif seperti pengusiran dan kekerasan pada 'Manusia Karung' tidak akan efektif menghilangkan PPKS. Yang dibutuhkan mereka adalah kemudahan pada akses lapangan pekerjaan di tempat asal.

Santoso meyakini jika sebagian banyak dari mereka adalah warga yang terdampak ekonomi bencana Covid-19. Namun tidak dipungkiri jika saat Ramadan ada juga pengemis yang terorganisir datang dari satu daerah.

"Bukan hanya didata, validitas dan verifikasi data juga harus dilakukan agar bisa diketahui mereka ini pura-pura atau memang terdampak ekonomi. Antarkan mereka ke tempat asal kemudian analisis solusi bantuan apa yang tepat bagi mereka agar tidak lagi mengemis. Bisa saja karena informasi dan akses pada lapangan kerja di tempat tinggal tidak sampai pada mereka. Ini menjadi tugas pemerintah," tandasnya.