SuaraJabar.id - Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Driver Online Jawa Barat Bersatu (DOJB) demo besar di Bandung demo besar.
Mereka menggelar aksi damai juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera mengizinkan layanan angkut penumpang beroperasi kembali.
Para ojol meminta kebijakan rapid test untuk driver ojek online (Ojol) juga ditiadakan karena memberatkan.
Aksi damai tersebut digelar di halaman Pemkot Bandung, Jalan Aceh, Senin (13/7/2020). Dalam aksi tersebut ribuan driver datang dari berbagai mitra perusahaan ojek online.
Seorang pengurus DOJB, Prima Anandapriya mengatakan, aksi damai dilakukan atas dasar solidaritas tanpa ada kepentingan lain. Ia menyebutkan, masa meminta pemerintah tegas segera membuka layanan penumpang.
"Satu rasa kami di sini ada dua tuntutan, segera aktivasi Ojol di aplikasi se-Bandung. Kedua pembebasan tes COVID-19 yang akan dilaksanakan kepada kita," ujar Prima di lokasi.
Pihaknya mengkritisi kebijakan driver ojol wajib rapid test. Menurutnya, hal tersebut merupakan pilihan yang menyudutkan secara sepihak.
Kebijakan tersebut diminta juga diberikan ke supir bus yang memiliki pola kerja serupa.
"Kenapa hanya ojek online yang dites, kenapa supir bus nggak dites sama sama transportasi padahal. kalau kami di tes COVID-19 kita bersinergi bertemu banyak masyarakay kalau sekarang di tes COVID-19 ada jamina 5 menit kemudian kita bebas?" katanya.
Baca Juga: Sopir Ojek Online Demo Besar di Bandung, Minta Diizinkan Angkut Penumpang
Prima menuturkan, untuk tuntutan soal pemberhentian rapid test, sebelumnya sempat dihentikan. Namun hal tersebut tetap harus ada ketegasan. Jangan sampai ketika sudah disepakati kemudian berubah kembali.
"Kami yang melayangkan surat ke DPRD kemarin aksi kita aspirasi kita disetujui sekarang tinggal kedua tinggal aktivasi sampai sekarang kita belum diizinkan belum bisa membuka go ride kami menuntut kejelasan kapan pak wali kota menandatangani itu akan resmi disetujui," ungkapnya.
Jika Wali Kota Bandung tidak segera memutuskan kebijakan aktifkan kembali layanan antar jemput penumpang, masa akan tetap menggelar aksi secara terus menerus.
"Kalau masih belum disetujui, kami akan terus melakukan aksi. karena penghasilan selama 6 bulan belakangan sangat mengkawatirkan," katanya.
Sebelumnya pemerintah Kota Bandung mewajibkan driver ojol untuk melakukan rapid tes jika ingin kembali beroperasi, namun belakangan kebijakan itu ditarik kembali. Hingga saat ini Pemkot Bandung telah mengijinkan ojol mulai beroperasi namun masih menunggu pengajuan surat dari aplikator.
Berita Terkait
-
Persib Bandung Diterpa Masalah, Andrew Jung Absen Lawan Persija?
-
Andrew Jung Absen di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
-
Wagub Jabar Ingatkan Bobotoh Tanpa Tiket Persib vs Persija Tak Datang ke GBLA
-
Bojan Hodak Ngeri Komentari Wasit di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
-
Pertama Kali ke GBLA? Ini Panduan Transportasi dan Tribun Favorit Bobotoh Jelang Persib vs Persija
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Masjid Raya Bandung Tak Lagi Jadi Aset Pemprov Jabar? Dedi Mulyadi: Tak Boleh Dibiayai APBD
-
Kemenpora dan BRI Salurkan Bonus Atlet yang Sukses di SEA Games 2025
-
Rudy Susmanto Minta Anggaran 2026 Kabupaten Bogor Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
-
Warisan Utang Rp621 Miliar Hantui Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Ruang Fiskal 2026 Terpukul Telak
-
Densus 88 Temukan 70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Jabar dan Jakarta Jadi Wilayah Terbanyak