SuaraJabar.id - Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Driver Online Jawa Barat Bersatu (DOJB) demo besar di Bandung berdemo. Mereka menggelar aksi damai meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera mengizinkan layanan angkut penumpang beroperasi kembali.
Selain itu, para ojol meminta kebijakan rapid test untuk driver ojek online (Ojol) juga ditiadakan karena memberatkan.
Aksi damai tersebut digelar di halaman Pemkot Bandung, Jalan Aceh, Senin (13/7/2020). Dalam aksi tersebut ribuan driver datang dari berbagai mitra perusahaan ojek online.
Seorang pengurus DOJB, Prima Anandapriya mengatakan, aksi damai dilakukan atas dasar solidaritas tanpa ada kepentingan lain. Ia menyebutkan, masa meminta pemerintah tegas segera membuka layanan penumpang.
Baca Juga: Begal Sopir Angkutan Barang, 2 TNI Gadungan Ditembak Polisi
"Satu rasa kami di sini ada dua tuntutan, segera aktivasi Ojol di aplikasi se-Bandung. Kedua pembebasan tes COVID-19 yang akan dilaksanakan kepada kita," ujar Prima di lokasi.
Pihaknya mengkritisi kebijakan driver ojol wajib rapid test. Menurutnya, hal tersebut merupakan pilihan yang menyudutkan secara sepihak.
Kebijakan tersebut diminta juga diberikan ke supir bus yang memiliki pola kerja serupa.
"Kenapa hanya ojek online yang dites, kenapa supir bus nggak dites sama sama transportasi padahal. kalau kami di tes COVID-19 kita bersinergi bertemu banyak masyarakay kalau sekarang di tes COVID-19 ada jamina 5 menit kemudian kita bebas?" katanya.
Prima menuturkan, untuk tuntutan soal pemberhentian rapid test, sebelumnya sempat dihentikan. Namun hal tersebut tetap harus ada ketegasan. Jangan sampai ketika sudah disepakati kemudian berubah kembali.
Baca Juga: Ahli: Vaksin Covid-19 yang Efektif Kecil Kemungkinannya Muncul di 2021
"Kami yang melayangkan surat ke DPRD kemarin aksi kita aspirasi kita disetujui sekarang tinggal kedua tinggal aktivasi sampai sekarang kita belum diizinkan belum bisa membuka go ride kami menuntut kejelasan kapan pak wali kota menandatangani itu akan resmi disetujui," ungkapnya.
Jika Wali Kota Bandung tidak segera memutuskan kebijakan aktifkan kembali layanan antar jemput penumpang, masa akan tetap menggelar aksi secara terus menerus.
"Kalau masih belum disetujui, kami akan terus melakukan aksi. karena penghasilan selama 6 bulan belakangan sangat mengkawatirkan," katanya.
Sebelumnya pemerintah Kota Bandung mewajibkan driver ojol untuk melakukan rapid tes jika ingin kembali beroperasi, namun belakangan kebijakan itu ditarik kembali. Hingga saat ini Pemkot Bandung telah mengijinkan ojol mulai beroperasi namun masih menunggu pengajuan surat dari aplikator.
Kontributor : Emi La Palau
Berita Terkait
-
Perjuangkan 1.000 Hektar Tanah, Belasan Warga Rumpin Nekat Jalan Kaki Temui Dedi Mulyadi
-
Jelang Super League 2025/2026, Bojan Hodak Boyong Skuat Persib ke Thailand
-
Jadi Tuan Rumah Play-off ACL 2, Seperti Apa Kesiapan Persib Bandung?
-
Bojan Hodak Geram Persib Gagal Menang Gegara Kesalahan di Menit Akhir
-
Hasil Piala Presiden 2025: Persib Bandung Gagal Kalahkan 10 Pemain Dewa United
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 1 Detik Jay Idzes Gabung Sassuolo Langsung Bikin Rekor Gila!
- Andre Rosiade Mau Bareskrim Periksa Shin Tae-yong Buntut Tuduhan Pratama Arhan Pemain Titipan
- Penantang Kawasaki KLX dari Suzuki Versi Jalanan, Fitur Canggih Harga Melongo
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
Pilihan
-
Tok! Carlo Ancelotti Dibui 1 Tahun: Terbukti Gelapkan Pajak Rp6,7 M
-
Sejarah Nama Kompetisi Liga Indonesia: Dari Perserikatan Kini Super League
-
Dear Pak Prabowo: Penerimaan Loyo Utang Kian Jumbo
-
Eks Petinggi AFF Kritik Strategi Erick Thohir, Naturalisasi Jadi Bom Waktu untuk Timnas Indonesia
-
Siapa Liam Oetoehganal? Calon Penerus Thom Haye Berstatus Juara Liga Belgia
Terkini
-
Janji Tinggal Janji? Tumpukan Sampah di Pasar Sukanagara Cianjur Jadi Bukti
-
BSU 2025: BRI Permudah Akses Bantuan Sosial Lewat BRImo dan AgenBRILink
-
EIGER Junior Berikan 2.000 Tas Sekolah untuk Anak-Anak di Pelosok Indonesia
-
Kejari Gaspol Usut Korupsi BUMD Jabar: 23 Saksi Diperiksa, Aset Eks Dirut dan Aliran Dana Diselidiki
-
Selamatkan Jurnalis! DPR RI Desak Pemerintah Buat Platform Digital 'Made in Indonesia'