SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan anggaran Rp 33,7 miliar khusus kepada siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tingkat SMA/SMK untuk membantu mereka mengenyam pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.
Wali Kota Bandung Oded M Danial memastikan, hal itu setelah melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi, beserta Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan, Senin (3/8/2020) lalu.
"Bantuan untuk siswa RMP SMA sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah bertemu dengan Kadisdik jabar dan sudah tidak ada masalah," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Selasa (4/8/2020).
Berdasarkan total nilai anggaran tersebut, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun kepada 4.588 siswa SMA dan 1.287 siswa SMK.
Oded mengatakan, hal tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Disdik Jabar karena kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di Pemprov Jabar.
"Nanti polanya anggarannya dititipkan di provinsi, karena SMA dan SMK itu kewenangan di provinsi. Tetapi karena itu kan warga Mang Oded, nanti kita yang menyuplai bantuannya," jelasnya.
Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Kota Bandung, Risman Al Isnaeni mengungkapkan jumlah siswa RMP di Kota Bandung untuk SD swasta 7.556 Siswa, SMP (10.959 siswa) SMA dan SMK (sekitar 16.000 siswa), dan Perguruan tinggi (3.581 mahasiswa).
Untuk membantunya, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 112 miliar. Ia mengungkapkan, bantuan tersebut diperuntukan bagi siswa-siswa yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Data ini adalah siswa ini RMP di tahun 2019 yang lalu.
"Alhamdulillah di Juni kemarin sudah tersalurkan sebanyak 50 persen kepada siswa RMP," ujarnya di Balai Kota Bandung.
Baca Juga: Siswa Miskin Sulit Belajar, Anies Diminta Pasang WiFi Gratis di Tiap RW/RT
Sedangkan pada tahun 2021, ia memprediksi, siswa RMP akan bertambah seiring pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Risman berharap, tersedia ada anggaran yang lebih besar lagi untuk mengakomodir siswa RMP.
"Salah satu syarat RMP ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kewilayahan perlu menyensus kembali agar warga terkomodir data DTKS dan akan memperoleh bantuan RMP," katanya.
Kontributor : Emi La Palau
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sering Ditagih Warga, Alasan Kapolres Bekasi Kombes Sumarni Hubungi Sony Sonjaya Terungkap
-
Kabar Terbaru Tol Bocimi, Kapan Jalur Cibadak-Sukabumi Barat Mulai Bisa Dilintasi?
-
Viral Siswi SD Menangis Akibat Listrik Padam Saat OSN, Disdik Sukabumi Minta Ujian Diulang
-
6 Fakta Terbaru Pemeriksaan Wabup Syafrudin, Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Indramayu
-
Kejati Jabar Segera Layangkan Panggilan Kedua untuk Wabup Indramayu Syafrudin