KPK Perpanjang Masa Tahanan Eks Dirut PT DI

SuaraJabar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007 sampai 2017.

Dua tersangka itu yakni mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso (BS) dan mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ).

"Berdasarkan penetapan kedua dari Ketua PN Jakarta Pusat, penyidik KPK hari ini melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Seperti dilansir ANTARA, Senin (7/9/2020)

Tersangka Budi saat ini ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur Jakarta dan tersangka Irzal di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Baca Juga: Kasus Korupsi PT DI, KPK Periksa Staf Ahli Dewan Ketahanan Nasional

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut," ucap Ali.

Diketahui, KPK telah mengumumkan dua orang tersebut sebagai tersangka pada Jumat (12/6/2020).

Dalam konstruksi perkara disebut pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI. Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.

Pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Baca Juga: Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Tiga Purnawirawan TNI AD

Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.