SuaraJabar.id - Politikus Partai Demokrat yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyarankan agar Reuni Akbar 212 oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 digelar tahun depan karena pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali.
"Gini, kondisi Covid-19 sekarang masih belum pulih. Peringatan 212 bisa digelar di tahun-tahun berikutnya, kalau Covid-19 sudah terkendali," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis.
Sebaiknya, lanjut Mujiyono, pihaknya menyarankan jika peringatan 212 tahun ini dibuat kegiatan sosial perekonomian dibandingkan Reuni Akbar yang bisa dihadiri banyak orang di tengah masa pandemi Covid-19.
"Ini menjaga nama baik 212," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Mujiyono berpendapat, aksi PA 212 selama ini diketahui berjalan damai dan tertib, karenanya jangan sampai acara Reuni Akbar tahun ini berpotensi kekacauan karena digelar di tengah wabah Covid-19.
"Bila digelar menimbulkan klaster Covid-19 dikhawatirkan dapat dicap buruk warga. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," tuturnya.
Jika Reuni Akbar terpaksa tetap dilaksanakan, kata dia, sebaiknya Pemprov DKI melihat aturan terkait jumlah tamu yang hadir sebab massa PA 212 cukup banyak.
"Tapi, kan enggak ada yang menjamin, misalnya ribuan orang berkumpul, belum tentu semua tertib pakai masker. Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG (orang tanpa gejala). Dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan ke orang lain," katanya.
Dengan kata lain, lanjutnya, jangan gara gara satu dua orang tidak pakai masker, diekspose, akhirnya dianggap tidak tertib protokol kesehatan dan pada akhirnya mencemarkan nama baik 212 sendiri.
Baca Juga: Dijuluki Ustaz Radikal, Haikal Hassan Klarifikasi dan Minta Maaf
Untuk itu, Mujiyono meminta, di tengah kondisi pandemi saat ini, PA 212 membuat kegiatan yang menumbuhkan perekonomian Jakarta.
"Acara kayak gitu pasti bakalan menggelontorkan dana untuk pelaksanaannya, akan sangat baik, kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, akan lebih simpatik lagi. Tapi saya tidak melarang, orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," ucapnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Isak Tangis Ibu Kandung NS di Sukabumi: Minta Keadilan atas Kematian Tragis Anaknya
-
5 Poin Penting Ibu Tiri NS di Sukabumi Bantah Keras Tuduhan Kekerasan
-
Kabupaten Bogor Kembali Raih Opini WTP: Bukti Nyata Transparansi di Bawah Kepemimpinan Rudy-Ade
-
Ibu Tiri di Sukabumi Bantah Tuduhan: NS Meninggal Karena Sakit, Bukan Kekerasan
-
13 Gadis Jawa Barat Terjebak TPPO: Gaji Menggiurkan Berujung Neraka Eksploitasi