Soal Kerumunan di Acara Rizieq, Fadli Zon: Pemerintah Tidak Konsisten

SuaraJabar.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai fenomena kerumuman dalam acara imam besar FPI alias Front Pembela Islam berawal dari tidak konsistennya sikpa pemerintah pusat. 

Fadli Zon dalam acara Mata Najwa, Rabu (18/11/2020) malam, menyatakan pemerintah pusat tidak konsisten dalam penerapan protokol kesehatan. 

Hal itu menurut Fadli Zon dinilai dari para menteri yang memiliki suara berbeda sejak awal pandemi virus corona.

Dalam hal ini, Fadli Zon lebih banyak menyoroti pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Penanganan Covid-19 sudah inkonsisten sejak awal, termasuk pejabatnya dan apa yang dikatakan Mahfud MD tentang pemerintah yang siap tindak tegas kerumunan," ujar Fadli Zon dikutip Suara.com dari Tayangan Kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (19/11/2020).

Fadli Zon menengok kembali pernyataan Mahfud MD perihal Inpres Nomor 6 tahun 2020.

Dia mengatakan, Inpres tersebut hanya memberikan sebuah penekanan, tanpa ada sanksi pidana yang ditujukan bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Fadli Zon lantas menyoroti Pemerintah Pusat yang tak jarang berseteru dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini, Fadli Zon mengomentari pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya untuk klarifikasi masalah kerumunan Habib Rizieq.

Baca Juga: Busyro Muqoddas Dkk Menggugat ke PTUN Minta Pilkada Ditunda

Menurutnya, pemanggilan terhadap Anies Baswedan itu sangat aneh.

"Jadi sebetulnya agak aneh kenapa Polda Metro memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk klarifikasi. Istilah klarifikasi aja itu aneh, tak ada itu istilah klarifikasi," ucap Fadli Zon.

Mengenai kerumunan massa dalam hajatan Habib Rizieq, Fadli Zon berdalih seharusnya sikap inkonsisten pemerintah yang harus dikritik.

Fadli Zon mengaitkannya dengan Pilkada di Jawa Tengah yang juga tengah heboh diperbincangkan publik.

Menurut Fadli Zon, masalah kerumunan Habib Rizieq yang kemudian menyeret nama Anies Baswedan lebih disorot lantaran Pemerintah Pusat membenci mereka.

"Kita seharusnya mengkritik semuanya seperti Pilkada Jawa Tengah. Sebenarnya untuk masalah ini karena melibatkan dua nama penting, Habib Rizieq Shihab dan Anies Baswedan yang tidak disukai pemerintah," ujar Fadli Zon.