SuaraJabar.id - Buntut adanya kerumunan massa yang terjadi saat Habib Rizieq Shihab menggelar acara maulid sekaligus menikahkan putrinya di Petamburan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap diskriminatif membuat aturan protokol kesehatan di masa pandemi. Anies juga disebut melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur Anies Baswedan melakukan tindakan diskriminatif dalam penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies lantas dinilai Gilbert malah memfasilitasi penularan Corona yang semakin parah di ibu kota.
Belakangan ini acara keramaian yang disorot adalah hajatan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dinilai diskriminatif karena tak membubarkan kerumunan di acara itu dan galak di tempat lainnya.
"Sikap Gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid mulai meningkat," ujar Gilbert kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).
Menurutnya sikap tak tegas Anies terhadap acara Rizieq itu bertolak belakang dengan yang dilakukan jajarannya kepada masyarakat. Banyak sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat biasa mulai dari denda sampai masuk peti karena tak pakai masker.
"Padahal masyarakat biasa didenda oleh Gubernur yang langsung supervisi, dan semua acara dibatasi pesertanya malah ada yang dibubarkan," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti Anies yang malah mendatangi Rizieq begitu pulang dari Arab Saudi.
Gilbert menilai Anies melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
"Kesan sangat kuat Gubernur yang melanggar Pergub dan Perda Covid dan melecehkan masyarakat yang patuh dengan proaktif mendatangi orang yang seharusnya isolasi," tuturnya.
Baca Juga: Kiai NU Tantang Rizieq Tak Jadi Pengecut: Tampil Dong, Temui TNI
Karena itu, ia menyebut masyarakat bisa saja kehilangan rasa percaya kepada mantan Mendikbud itu. Sebab Anies terkesan tidak serius dalam menangani penularan corona melalui tindakannya.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan Gubernur menangani Covid, padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PSI Jakarta Ungkap Aksi Nyata Jawab Tuntutan 17+8, Apa Saja?
-
Belum Ada Keputusan soal Pengurangan Tunjangan Perumahan, DPRD DKI: Nggak Mungkin Buru-buru
-
Rencana 'Privatisasi' PAM Jaya Mentok di DPRD, Fraksi-Fraksi Khawatir Air Bersih Jadi Ladang Bisnis
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Pramono Ungkap DPRD Jakarta Bahas Tunjangan Rumah Rp 78 Juta Hari Ini, Akan Dipangkas?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
IPB University Larang Keras Sivitas Akademika Kerja Sama dengan Israel
-
Guru Besar IPB ke Influencer: Hati-hati Sampaikan Informasi Kesehatan
-
Telapak Tangan Basah Bikin Minder? Jangan Pasrah, Ini 5 Solusi Hiperhidrosis dari Dokter Ahli
-
Keringat Berlebih di Telapak Tangan? dr. Stella Aprilia Bocorkan Cara Jitu Mengatasinya
-
Empat Dosa Lingkungan: Kinerja Menteri LHK Disorot, Hanya Berani Segel Tanpa Sidang?