SuaraJabar.id - Buntut adanya kerumunan massa yang terjadi saat Habib Rizieq Shihab menggelar acara maulid sekaligus menikahkan putrinya di Petamburan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap diskriminatif membuat aturan protokol kesehatan di masa pandemi. Anies juga disebut melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur Anies Baswedan melakukan tindakan diskriminatif dalam penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies lantas dinilai Gilbert malah memfasilitasi penularan Corona yang semakin parah di ibu kota.
Belakangan ini acara keramaian yang disorot adalah hajatan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dinilai diskriminatif karena tak membubarkan kerumunan di acara itu dan galak di tempat lainnya.
"Sikap Gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid mulai meningkat," ujar Gilbert kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).
Menurutnya sikap tak tegas Anies terhadap acara Rizieq itu bertolak belakang dengan yang dilakukan jajarannya kepada masyarakat. Banyak sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat biasa mulai dari denda sampai masuk peti karena tak pakai masker.
"Padahal masyarakat biasa didenda oleh Gubernur yang langsung supervisi, dan semua acara dibatasi pesertanya malah ada yang dibubarkan," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti Anies yang malah mendatangi Rizieq begitu pulang dari Arab Saudi.
Gilbert menilai Anies melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
"Kesan sangat kuat Gubernur yang melanggar Pergub dan Perda Covid dan melecehkan masyarakat yang patuh dengan proaktif mendatangi orang yang seharusnya isolasi," tuturnya.
Baca Juga: Kiai NU Tantang Rizieq Tak Jadi Pengecut: Tampil Dong, Temui TNI
Karena itu, ia menyebut masyarakat bisa saja kehilangan rasa percaya kepada mantan Mendikbud itu. Sebab Anies terkesan tidak serius dalam menangani penularan corona melalui tindakannya.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan Gubernur menangani Covid, padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Optimalisasi Pembangunan, DPRD DKI Dorong Percepat Penyerahan Aset Fasos Fasum
-
Baru Dilantik, Suhud Alynudin Bongkar Kondisi APBD Jakarta: Masih Defisit, Perlu Cari Cuan!
-
Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset
-
Komitmen pada Agenda Strategis Pembangunan, DPRD DKI Jakarta Fokus pada Pengelolaan Sampah
-
Analis: Presiden Prabowo Kini Terhimpit di Antara PDIP dan Jokowi
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
BBM Non-Subsidi Naik Drastis: 5 Langkah Efisiensi Walikota Bandung untuk Hemat Anggaran
-
Skor PCMB Jabar 2026 Menyusut? Dedi Mulyadi: Jangan Panik, Itu Penyesuaian Sertifikat Prestasi
-
Pertamax Tembus Rp16.250, Walikota Bandung Instruksikan Langkah Efisiensi Besar-besaran
-
Bupati Tegaskan Karawang Anti Gay, Dedi Mulyadi Dorong Tindakan Nyata di Lapangan
-
Sikapi Pesta LGBT Karawang, Dedi Mulyadi Gagas Pembinaan di Barak Militer