SuaraJabar.id - Buntut adanya kerumunan massa yang terjadi saat Habib Rizieq Shihab menggelar acara maulid sekaligus menikahkan putrinya di Petamburan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap diskriminatif membuat aturan protokol kesehatan di masa pandemi. Anies juga disebut melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur Anies Baswedan melakukan tindakan diskriminatif dalam penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies lantas dinilai Gilbert malah memfasilitasi penularan Corona yang semakin parah di ibu kota.
Belakangan ini acara keramaian yang disorot adalah hajatan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dinilai diskriminatif karena tak membubarkan kerumunan di acara itu dan galak di tempat lainnya.
"Sikap Gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid mulai meningkat," ujar Gilbert kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).
Menurutnya sikap tak tegas Anies terhadap acara Rizieq itu bertolak belakang dengan yang dilakukan jajarannya kepada masyarakat. Banyak sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat biasa mulai dari denda sampai masuk peti karena tak pakai masker.
"Padahal masyarakat biasa didenda oleh Gubernur yang langsung supervisi, dan semua acara dibatasi pesertanya malah ada yang dibubarkan," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti Anies yang malah mendatangi Rizieq begitu pulang dari Arab Saudi.
Gilbert menilai Anies melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.
"Kesan sangat kuat Gubernur yang melanggar Pergub dan Perda Covid dan melecehkan masyarakat yang patuh dengan proaktif mendatangi orang yang seharusnya isolasi," tuturnya.
Baca Juga: Kiai NU Tantang Rizieq Tak Jadi Pengecut: Tampil Dong, Temui TNI
Karena itu, ia menyebut masyarakat bisa saja kehilangan rasa percaya kepada mantan Mendikbud itu. Sebab Anies terkesan tidak serius dalam menangani penularan corona melalui tindakannya.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan Gubernur menangani Covid, padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPRD Bentuk Gugus Tugas Selesaikan Sengketa Lahan Kwini dan Kodam Jaya
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
KJP Jangan Diputus di Tengah Tahun Ajaran Gara-Gara Pergeseran Desil
-
Kisruh Bansos di Jakarta: Data Salah Sasaran, Warga Miskin Gigit Jari
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
Jejak Dini Hari di TPA Galuga, Kala Bupati Bogor dan Tim Gabungan Bertarung Menundukkan Bara Api
-
BRI dan Holding UMi Dorong Jutaan Pelaku Usaha Ultra Mikro Naik Kelas
-
Kemarau Jabar: 325 Hektare Lahan Terbakar dan 215 Ribu KK Terdampak Kekeringan
-
Sindiran Pelatih Persib Usai Takluk di GBK: Persija Rayakan Kemenangan Seperti Juara Liga Champions
-
Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon di Taipei, Tumbuh Bersama Dukungan BRI