SuaraJabar.id - Nelayan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi khawatir jika penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh KPK berimbas pada kembali dilarangnya aktivitas penangkapan benur atau baby lobster.
Bukan tanpa alasan, para nelayan sebelumnya dilarang menangkap baby lobster saat Menteri KKP dijabat oleh Susi Pujiastuti. Nelayan yang nekat menangkap benur saat itu kerap kali ditangkap polisi.
Penangkapan benur kembali diperbolehkan saat Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri KKP, menggantikan Susi Pujiastuti di Kabinet Kerja Presiden Jokowi Jilid II.
Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng, Asep Jeka mengatakan, hampir 70 persen nelayan Ujung Genteng menggantungkan hidup dengan menangkap benur dan lobster.
"Dengan adanya OTT Menteri KKP, sedikit banyaknya ada pengaruh pada penjualan benur, harga bisa-bisa turun," jelas Asep Jeka kepada Sukabumiupdate.com-jaringan Suara.com, Rabu (25/11/2020).
Asep Jeka menyebutkan, sebelum Edhy Prabowo ditangkap KPK, harga bisa mencapai Rp20 ribu sampai Rp23 ribu. Namun sekarang mencapai Rp10 ribu untuk jenis pasir. Jenis mutiara kemarin Rp60 ribu, sekarang di harga Rp40 ribu.
"Bagi kami para nelayan, berharap kasus yang menimpa Pak Menteri bisa secepatnya diselesaikan, dan tidak ada dampak yang merugikan nelayan," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edhy Prabowo dan beberapa orang dalam operasi tangkap tangan atau (OTT) pada Rabu (25/11 2020) dini hari di Bandara Soekarno Hatta.
Baca Juga: Pernyataan Lengkap Jokowi, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok
-
5 Poin Penting di Balik Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor, Kini Dilimpahkan ke Polisi