SuaraJabar.id - Pemerintah Jawa Barat diharapkan dapat memaksimalkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati kepada Sukabumiupdate.com-jejaring Suara.com, Jumat (22/1/2021).
Lina memberikan kritik pada Pemerintah Provinsi Jabar yang lebih tertarik membangun taman, alun-alun dan area publik dibandingkan mengalokasikan dana untuk membantu usaha rakyat yang terjepit oleh pandemi Covid-19.
Dari sejumlah kunjungan kerja Komisi II DPRD Jabar menurut Lina banyak persoalan yang juga seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah provinsi.
Mulai dari kapal pengawas perikanan yang rusak, program reboisasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, hingga masih banyaknya kekurangan alat produksi yang notabene membantu usaha atau industri kecil menengah.
"Diperlukan keberpihakan anggaran dari eksekutif. Banyak ajuan untuk program pemberdayaan yang tidak disetujui. Ini miris, lebih banyak anggarannya membangun alun-alun," jelas Lina.
Lina berharap pinjaman daerah tahap kedua yang rencananya turun di tahun 2021 ini Pemprov Jabar dapat mengalokasi lebih banyak untuk sektor UMKM, IKM dan usaha rakyat lainnya.
"Bukan saya tidak mendukung proyek infrastruktur, tapi kita juga harus melihat sektor UMKM selama ini tampil sebagai pahlawan perekonomian rakyat saat bangsa ini digebuki pandemi covid-19," tegasnya.
Dikutip dari halaman website jabarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2020, yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp1,812 triliun.
Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu Infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar.
Baca Juga: Terkecoh karena Sama Cantiknya, Kang Emil Sangka Ibu-Anak Ini Adik-Kakak
Selanjutnya infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar dan infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar serta infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Selain pinjaman daerah di tahun 2020 tersebut, Pemprov Jabar juga akan memperoleh dana sebesar kurang lebih Rp2,2 triliun untuk tahap kedua pada 2021.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Iwan Suryawan Minta Pejabat Jabar Gugurkan Cuti Massal Nataru, Prioritaskan Siaga Cuaca Ekstrem
-
Pemberdayaan Perempuan Jadi Kunci BRI untuk Menaikkelaskan UMKM
-
Bye-bye Macet Limbangan! Target Tuntas Tol Cigatas Tembus Garut-Tasik 2027
-
BRI Perkuat Pembangunan Infrastruktur Nasional Lewat Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Rencana Dedi Mulyadi Ganti Konsultan Pengawas dengan Mahasiswa Tuai Kecaman Keras