Pemerintah akan Sisir Pasar Tradisional di Jawa Barat, Ini Tujuannya

SuaraJabar.id - Setelah tenaga kesehatan, pemerintah akan fokus melakukan vaksinasi Covid-19 pada pelayan publik, TNI, Polri dan pelaku ekonomi.

Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, salah satu pelaku ekonomi yang akan disasar adalah pedagang di pasar tradisional.

Vaksinasi terhadap pedagang pasar tradisional akan dilaksanakan pada pelan terakhir di Februari 2021 ini.

Cara-cara yang akan ditempuh oleh pihak kementrian selain penyuntikan massal, pihaknya akan melakukan pelaksanaan peyuntikkan secara mobiling atan menjemput bola langsung di pasar tradisional. Hal tersebut untuk mempercepat proses pemberian vaksin.

“Karena kalau tidak dilakukan secara masif dan cara-cara biasa penyuntikkan vaksin kemungkinan akan memakan waktu dua tahun,” ungkapnya usai meninjau penyuntikkan vaksin massal di Sabuga, Kota Bandung, Rabu (3/2/2021).

Nantinya DKI Jakarta dan Jawa Barat akan menjadi daerah pertama pelaksanaan vaksinasi untuk pelayan publik mulai dari guru, dosen, pedagang pasar, PNS, TNI POLRI, termasuk pegawa karyawasan BUMN, BUMD, serta perangkat desa.

“Jadi vaksinnya sudah datang dan kita mulai paling lambat di minggu ke 4 Februari sudah dimulai untuk pelayan publik,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan proses vaksinasi terhadap pedagang pasar akan dilakukan dengan konsep menjemput bola.

“Sasaran pertama yang akan kita sasar adalah para pedagang pasar, ini pesan pak menteri saya lagi buat konsep standarnya untuk bukan hanya seperti ini (penyuntikkan) di gedung, tetapi nanti ada mobile kita mendatangai langsung ke pasar-pasar saya kira ini perlu koordinasi yang kuat antar pemerintah provinsi dan kami di pusat,” ungkapnya.

Baca Juga: Sempat Ragu, Nakes Ini Akhirnya Mau Disuntik Vaksin Covid-19

“Dan dalam waktu satu minggu ini kita akan sosialisasi pada DKI dan Jabar, tentu kita melakukan kegiatan vaksinasi mobile datang langsung jemput bola di sasaran terutama saudara-saudara di pedagang pasar,” imbuhnya.

Kemenkes memilih pedagang pasar dikarenakan mereka merupakan sasaran yang rentan dan sering melakukan kontak dengan banyak orang. Menurutnya sasaran pasar harus mendapat perlindngan lebih dulu karena salah satu penggerak ekonomi.

“Kemudian data sasaran pasar kami sudah punya dari berbagai sumber yang kami punya Asparindo dan lainnya, kami menggunakan data top down tetapi untuk kedepan ini tentu data bottom up, kami juga sedang membuat format untuk dikirim ke daerah sambil menunggu itu data-data yang kita kroscek antar pusat dan daerah pelaksanaannya harus sudah jalan,” ungkapnya.

Kontributor : Emi La Palau