SuaraJabar.id - Warga Kompleks Tipar Silih Asih, RW 13, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM.
Rencana tersebut dibuat karena warga merasa keselamatan jiwa mereka terancam dengan keberadaan proyek pembuatan tunnel atau terowongan 11 kereta cepat Jakarta-Bandung di Gunung Bohong, yang berdekatan dengan pemukiman warga.
“Ya, kita sedang menyusun bukti dulu. Kita akan ke Komnas HAM,” ujar Juru Bicara RW 13, Ahmad M Sutisna saat dikonfimasi Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Seperti diketahui, tahun 2019 lalu rumah-rumah warga di Kompleks Tipar Silih Asih mengalami kerusakan berupa retakan pada dinding dan lantai akibat aktivitas peledakan atau blasting pembuatan tunnel 11 untuk trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Tercatat ada delapan kali ledakan yang dirasakan langsung oleh warga saat itu, hingga akhirnya dihentikan karena warga menolak ledakan tersebut dilanjutkan. Meski begitu, warga sampai saat ini masih merasakan ketakutan.
Pasalnya menurut informasi yang warga terima, proses peledakan masih belum usai karena memang tunnel 11 milik PT KCIC belum tuntas ditembus. Ketakutan mereka semakin bertambah karena berdasarkan informasi yang mereka terima dari ahli, tanah di Kompleks Tipar Silih Asih sudah terbelah.
“Ini kan keselamatan jiwa. Selama ini warga resah karena terancam, takut longsor. Menurut ahli geologi kan tanah di sini sudah terbelah, bukan karena aktivitas alam,” ujar Ahmad.
Ia mengatakan, solusi terbaik untuk keselamatan warga adalah pindah dari wilayah tersebut. Artinya, kata Ahmad, semua aset milik warga harus dibeli oleh pihak KCIC.
“Kalau kami masih bertahan di sini, iya otomatis kami terancam,” tukasnya.
Baca Juga: Akses Jalan ke Pesantren Diblokir Warga, Kondisi Psikis Santri Terganggu
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Meiki W Paendong mengatakan, pihaknya bakal mendampingi warga untuk mengadukan nasibnya ke Komnas HAM.
“Diusahakan bulan ini. Apa yang menjadi tuntutan warga kita sampaikan. Paling tidak prosesnya dipercepat, gak menggantung seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya mengatakan, untuk dampak negatif seperti kerusakan tersebut sejak awal uji coba peledakan untuk membuat terowongan 11 pihaknya sudah menawarkan perbaikan dan kompensasi kepada masyarakat di sekitar.
Kemudian, dirinya mengklaim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh prosesnya mengacu kepada kaidah dan aturan yang berlaku.
“Untuk warga yang terdampak pada saat pembangunan dan bukan karena sebab lain, tentu saja kami sangat mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan bersama,” tuturnya. [Suara.com/Ferry Bangkit]
Berita Terkait
-
Pakai APBN! Danantara Masih Negosiasi Utang Kereta Cepat Whoosh
-
Tiket Whoosh Cuma Rp225 Ribu Lewat Promo 'January Best Deal', Cek Jadwalnya di Sini!
-
Taksi Listrik Green SM Resmi Beroperasi di Stasius KCIC Halim
-
Sekolah dan Kantor Mulai Aktif, Penumpang Whoosh Melonjak hingga 20 Persen
-
Promo Kereta Cepat Whoosh Selama Libur Tahun Baru 2026
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Jadwal KRL Terakhir Malam Ini 10 Februari 2026 Jakarta-Depok-Bogor
-
Perumda BPR Cirebon Dicabut Izin, Kejari Pastikan Kasus Korupsi Tetap Jalan: Tunggu Audit BPK
-
Fenomena Negara Suap Negara, KPK Bongkar Kongkalikong PN Depok dan Anak Usaha Kemenkeu
-
Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon Dicabut OJK: LPS Siap Lakukan Likuidasi
-
Program 3 Juta Rumah Digenjot, BRI Jadi Penopang Utama Kredit Perumahan Nasional