Dirugikan Proyek Kereta Cepat, Warga akan Ngadu ke Komnas HAM

SuaraJabar.id - Warga Kompleks Tipar Silih Asih, RW 13, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM.

Rencana tersebut dibuat karena warga merasa keselamatan jiwa mereka terancam dengan keberadaan proyek pembuatan tunnel atau terowongan 11 kereta cepat Jakarta-Bandung di Gunung Bohong, yang berdekatan dengan pemukiman warga.

“Ya, kita sedang menyusun bukti dulu. Kita akan ke Komnas HAM,” ujar Juru Bicara RW 13, Ahmad M Sutisna saat dikonfimasi Suara.com, Jumat (5/2/2021).

Seperti diketahui, tahun 2019 lalu rumah-rumah warga di Kompleks Tipar Silih Asih mengalami kerusakan berupa retakan pada dinding dan lantai akibat aktivitas peledakan atau blasting pembuatan tunnel 11 untuk trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Baca Juga: Akses Jalan ke Pesantren Diblokir Warga, Kondisi Psikis Santri Terganggu

Tercatat ada delapan kali ledakan yang dirasakan langsung oleh warga saat itu, hingga akhirnya dihentikan karena warga menolak ledakan tersebut dilanjutkan. Meski begitu, warga sampai saat ini masih merasakan ketakutan.

Pasalnya menurut informasi yang warga terima, proses peledakan masih belum usai karena memang tunnel 11 milik PT KCIC belum tuntas ditembus. Ketakutan mereka semakin bertambah karena berdasarkan informasi yang mereka terima dari ahli, tanah di Kompleks Tipar Silih Asih sudah terbelah.

“Ini kan keselamatan jiwa. Selama ini warga resah karena terancam, takut longsor. Menurut ahli geologi kan tanah di sini sudah terbelah, bukan karena aktivitas alam,” ujar Ahmad.

Ia mengatakan, solusi terbaik untuk keselamatan warga adalah pindah dari wilayah tersebut. Artinya, kata Ahmad, semua aset milik warga harus dibeli oleh pihak KCIC.

“Kalau kami masih bertahan di sini, iya otomatis kami terancam,” tukasnya.

Baca Juga: Bikin Ruben Onsu Merinding, Begini Penampakan Vila Angker di Bandung Utara

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Meiki W Paendong mengatakan, pihaknya bakal mendampingi warga untuk mengadukan nasibnya ke Komnas HAM.