Alquran Berusia 370 Tahun dari Kulit Kayu Peninggalan Kiai Latifudin

SuaraJabar.id - Kiai Haji Muhammad Latifudin atau dikenal dengan nama KH Tubagus Latifudin sekitar tahun 1650 membuat sebuah Alquran dari kulit kayu dengan cara ditulis tangan.

Kini 370 tahun setelahnya, Alquran tulisan tangan KH Tubagus latifudin itu masih terawat dengan baik. Alquran berbahan kulit kayu itu kini tersimpan di Desa Pageraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

KH Tubagus Latifudin sendiri disebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Talaga Manggung, juga dengan Pamijahan, Kasepuhan Kawunggirang dan Cijati.

Saat ini, Alquran dari bahan kulit kayu tersebut dirawat oleh Kuwu Hormat Ridwanudin. Dia merupakan keturunan ketujuh dari Tubagus Latifudin.

Baca Juga: Pastikan Buruh Terima THR, Ridwan Kamil Siapkan Tim Pengawas

"Alhamdulillah, kami merawat Alquran ini selama ratusan tahun secara turun temurun, dari generasi ke generasi,’’ ujar Kuwu Hormat, Kamis, 15 (15/4/2021).

Kuwu Hormat menjelaskan, meski berusia ratusan tahun, namun kondisi Alquran tersebut masih utuh dan bagus. Keluarganya menjaga dan merawat Alquran itu secara khusus dan menjadikannya sebagai warisan turun temurun yang istimewa dan berharga.

Menurut Kuwu Hormat, Alquran tersebut hanya dibaca setahun sekali ketika memperingati haul atau wafatnya KH Tubagus Latifudin. Pembacaannya dilakukan bersama dengan warga.

"Dan hanya surah Yaa Siin saja (yang dibaca),’’ terang Kuwu Hormat.

Kuwu Hormat menambahkan, selain Alquran dari kulit kayu, KH Tubagus Latifudin juga meninggalkan sejumlah barang berharga lainnya. Yakni, keris dan tombak. Saat ini, dia menyimpan barang berharga tersebut di tempat sederhana.

Baca Juga: Periksa 3 Anggota DPRD, KPK Telisik Uang Pengaturan Proyek di Indramayu

Sementara itu, Ketua Grup Madjalengka Baheula (Grumala), Nana Rohmana, mengaku telah melihat langsung bagaimana Alquran tersebut dijaga dan dirawat dengan baik oleh keturunan KH Tubagus Latifudin. Dia pun menyayangkan selama ini belum ada perhatian dari pemerintah.