SuaraJabar.id - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat meminta seluruh daerah di Jawa Barat untuk menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah yang direncanakan Juli mendatang.
Dasarnya, kasus COVID-19 yang sedang tinggi-tinginya saat ini tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi siswa. Untuk itu, Ombudsman meminta penyelenggara pendidikan untuk mengedepankan keselamatan siswa.
"Iya kami sarankan PTM ditunda. Apalagi Kemendikbud juga sudah mulai mempertimbangkan untuk menunda PTM Juli nanti," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana saat dihubungi, Jumat (18/6/2021)
Dikatakannya, saran penundaan kegiatan PTM ditengah pandemi COVID-19 itu sudah dituangkan dalam sebuah "surat cinta" yang disampaikan kepada Pemda di Jawa Barat. Menurut Dan, kondisi saat ini sangat riskan jika PTM tetap dipaksakan Juli mendatang.
Selain menyarankan penundaan PTM, dalam "surat cinta" tersebut Ombudsman meminta semua Pemda menjadikan perkembangan kajian ilmiah dan data yang akurat kondisi COVID-19 sebagai dasar dalam memutuskan rencana penerapan pelaksanaan PTM.
Sambil menunggu situasi memungkinkan, Ombudsman Jawa Barat juga meminta Pemda melakukan upaya perbaikan penyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara konkrit dengan mengembangkan materi dan metodelogi pembelajaran.
"Pendampingan orang tua dan peserta untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu," ujar Dan.
Menurutnya, menjelang tahun ajaran baru nanti, Pemda yang diberi kewenangan memberikan izin pembelajaran tatap muka harus menyusun rencana jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki pembelajaran jarak jauh.
"Selain untuk mengantisipasi perkembangan kondisi COVID-19 yang belum dapat dikendalikan, perbaikan ini menjadi penting karena pelayananan pembelajaran jarak jauh tetap harus dilaksanakan kalaupun pada akhirnya pemerintah memutuskan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka bagi sebagian peserta didik suatu saat nanti," jelas Dan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 RI Meroket, IDAI Tak Setuju Sekolah Buka Juli 2021
"Surat cinta" berbeda khusus bagi Pemkot Cimahi. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk tidak melakukan kegiatan di sekolah yang melibatkan peserta didik atau siswa ditengah kasus COVID-19 yang melonjak.
Isi surat khusus tersebut diberikan lantaran di Kota Cimahi ada puluhan siswa dan guru yang masih terkonfirmasi aktif positif terpapar COVID-19.
Meskipun penularannya bukan sudah diklarifikasi bukan bersumber dari kegiatan simulasi PTM yang beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan.
"Tapi kita minta terhadap peserta didik dan keluarga yang mengikuti simulasi PTM," tandasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Di Balik Duka Longsor Bandung Barat, Adakah Dosa Pembangunan yang Diabaikan Pemerintah?
-
Hari Keempat Pencarian korban longsor Cisarua
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Apel Akbar Guru Honorer, 2.900 Guru Madrasah Desak Status PPPK
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Tantangan Berat di Cisarua! Bima Arya: Material Longsor 20 Meter Persulit Evakuasi Korban
-
Di Balik Lumpur Pasirlangu, Dinamika Data dan Harapan Keluarga yang Belum Padam
-
Predator Anak Menghantui Cianjur: Polres Buka Posko Laporan, Diduga Korban Lebih dari 10 Orang
-
Gugatan Rumah Disita Picu Desakan OJK Telusuri Pola Kemitraan Asuransi
-
Bupati Karawang Tegaskan Moratorium Perumahan: Tak Ada Izin Baru Sampai Tata Ruang Beres