SuaraJabar.id - Bisnis pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini babak belur dihantam pandemi Covid-19, apalagi ditambah dengan penerapan PPKM Level 4 hingga bisnis pariwisata di KBB seperti berada diujung tanduk.
Meski begitu, pelaku usaha bisnis pariwisata di KBB menyatakan memilih tidak mengibarkan bendera putih seperti dilakukan di daerah lain.
Wakil Ketua Wakil Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Supriyanto mengatakan, pengibaran bendera putih dirasa tak perlu dilakukan sebab semua keluhan yang dialami pelaku bisnis pariwisata sudah disampaikan kepada pemerintah.
"Nggak usah kan pesannya sudah disampaikan. Kondisi kita sudah disampaikan nggak perlu pakai bendera. Malu," ujar Eko saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/7/2021).
Eko mengakui kondisi pariwisata seperti perhotelan, restoran di Bandung Barat cukup parah.
Terhitung sejak pandemi COVID-19 mewabah total kerugian yang dialami oleh anggotanya yang tergabung di PHRI sejak awal pandemi Maret 2020 sampai Juli 2021 mencapai Rp57.275.716.977.
"Angka itu baru dari 30 perusahaan anggota PHRI KBB, kalau ditambah di luar anggota PHRI, jumlahnya pasti jauh lebih membengkak," katanya.
Menurutnya, kondisi yang dialami perusahaan hotel dan resto tersebut, berimbas pada nasib karyawan atau pegawai di sektor pariwisata. Berdasarkan catatan, ada sebanyak 1.356 orang pegawai yang ikut terdampak karena harus dirumahkan sementara.
Eko memprediksi, jika PPKM Level 4 terus diperpanjang karena kasus Covid-19 tak kunjung mereda, maka bisa dipastikan bisnis pariwisata akan semakin babak belur.
Baca Juga: Pak Jokowi! Pelaku Usaha UMKM di Padang Kibarkan Ratusan Bendera Putih; Kita Sudah Melarat
Pihaknya berharap bantuan yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) segera bisa disalurkan. Sejauh ini, kata Eko, ada 30 perusahaan yang sudah mengajukan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB Heri Partomo mengakui, sektor pariwisata saat ini sedang berada di titik nadir terendah. Imbasnya, banyak pelaku wisata yang menutup usahanya atau merumahkan sebagian karyawan.
"Jelas prihatin dengan kondisi ini, tapi mau bagaimana lagi? Kondisinya serba sulit akibat Covid-19," ucapnya.
Memang ada usulan dari pengusaha wisata agar penutupan dilakukan secara proporsional. Artinya bagi tempat wisata yang berada di luar zona merah tetap diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Tapi sulit juga, masih terlalu berisiko," katanya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
57 Persen Galon Guna Ulang Melampaui Batas Pakai, DPR: Masyarakat Jangan Dibodohi Soal Bahaya BPA
-
ORI030 Resmi Ditawarkan, BRI Perluas Pilihan Investasi bagi Masyarakat
-
Siapa Pemilik Asli Rumah Mewah Parahyangan Golf? Petugas Keamanan Bongkar Fakta Mengejutkan
-
Program AURA BRI Peduli Tingkatkan Kapasitas dan Daya Saing Kelompok Wanita di Bogor
-
Cegah Kelumpuhan Permanen, Metode Intervensi Vaskular Jadi Titik Terang Pengobatan Stroke