SuaraJabar.id - Bisnis pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini babak belur dihantam pandemi Covid-19, apalagi ditambah dengan penerapan PPKM Level 4 hingga bisnis pariwisata di KBB seperti berada diujung tanduk.
Meski begitu, pelaku usaha bisnis pariwisata di KBB menyatakan memilih tidak mengibarkan bendera putih seperti dilakukan di daerah lain.
Wakil Ketua Wakil Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Supriyanto mengatakan, pengibaran bendera putih dirasa tak perlu dilakukan sebab semua keluhan yang dialami pelaku bisnis pariwisata sudah disampaikan kepada pemerintah.
"Nggak usah kan pesannya sudah disampaikan. Kondisi kita sudah disampaikan nggak perlu pakai bendera. Malu," ujar Eko saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/7/2021).
Eko mengakui kondisi pariwisata seperti perhotelan, restoran di Bandung Barat cukup parah.
Terhitung sejak pandemi COVID-19 mewabah total kerugian yang dialami oleh anggotanya yang tergabung di PHRI sejak awal pandemi Maret 2020 sampai Juli 2021 mencapai Rp57.275.716.977.
"Angka itu baru dari 30 perusahaan anggota PHRI KBB, kalau ditambah di luar anggota PHRI, jumlahnya pasti jauh lebih membengkak," katanya.
Menurutnya, kondisi yang dialami perusahaan hotel dan resto tersebut, berimbas pada nasib karyawan atau pegawai di sektor pariwisata. Berdasarkan catatan, ada sebanyak 1.356 orang pegawai yang ikut terdampak karena harus dirumahkan sementara.
Eko memprediksi, jika PPKM Level 4 terus diperpanjang karena kasus Covid-19 tak kunjung mereda, maka bisa dipastikan bisnis pariwisata akan semakin babak belur.
Baca Juga: Pak Jokowi! Pelaku Usaha UMKM di Padang Kibarkan Ratusan Bendera Putih; Kita Sudah Melarat
Pihaknya berharap bantuan yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) segera bisa disalurkan. Sejauh ini, kata Eko, ada 30 perusahaan yang sudah mengajukan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB Heri Partomo mengakui, sektor pariwisata saat ini sedang berada di titik nadir terendah. Imbasnya, banyak pelaku wisata yang menutup usahanya atau merumahkan sebagian karyawan.
"Jelas prihatin dengan kondisi ini, tapi mau bagaimana lagi? Kondisinya serba sulit akibat Covid-19," ucapnya.
Memang ada usulan dari pengusaha wisata agar penutupan dilakukan secara proporsional. Artinya bagi tempat wisata yang berada di luar zona merah tetap diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Tapi sulit juga, masih terlalu berisiko," katanya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Heboh Bayi Hampir Tertukar di RSHS, Ini Peringatan dari Sekda Jabar
-
Tipu Korban Rp2 Miliar Pakai Cek Kosong, Berkas Rio Delgado Hassan Resmi Dilimpahkan ke Kejati Jabar
-
Pabrik di Tangerang Klarifikasi Isu Pencemaran: Ada Dugaan Pemerasan?